Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN P...

Article 4

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing kepada pimpinan unit kerja. (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i. (3) Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pembina, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Biro. (4) Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pengusul, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan melalui PPK Instansi Pengusul. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa: a. persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja; b. salinan ijazah diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau doktor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB; d. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa telah dan masih menjalankan tugas kegiatan pengawasan farmasi dan makanan secara kumulatif paling sedikit: 1. 2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang farmasi dan makanan; dan 2. 4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; e. fotokopi kartu pegawai; f. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB; g. Portofolio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa: 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/inpassing; 2. belum pernah diberikan Rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing; 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 4. tidak sedang menjabat atau rangkap jabatan dengan jabatan fungsional lainnya; 5. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan 6. tidak sedang menjalani tugas belajar, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Dalam hal PNS telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pengawasan farmasi dan makanan selain melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat melampirkan salinan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan farmasi dan makanan.

Article 5

Pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul harus memastikan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing.

Article 6

(1) Permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Untuk Instansi Pengusul, selain mengajukan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), PPK Instansi Pengusul juga harus menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan pedoman penyusunan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan.

Article 7

(1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai Uji Kompetensi. (2) Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen usulan; dan b. perhitungan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak berkas permohonan diterima. (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul untuk melengkapi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh PNS yang bersangkutan. (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul disertai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

Article 8

Hasil verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing.

Article 9

(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Uji Kompetensi.

Article 10

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

(1) Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen usulan yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan; b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap perhitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; c. melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/ inpassing; dan d. melaporkan hasil Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/ inpassing.

Article 12

Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan Uji Kompetensi.

Article 13

(1) PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. (5) Dalam hal batas waktu pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing kurang dari 2 (dua) tahun, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya penyesuaian/ inpassing.

Article 14

Pemberitahuan PNS yang tidak lulus Uji Kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23