PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-15-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

PERBAN Nomor 22-15-pbi-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6044) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA: 1. Nomor 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6281); 2. Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6508), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 3 diubah serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Correction

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa: a. surat berharga; b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank; c. Aset Kredit; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank. (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SukBI; d. SBN; dan/atau e. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; b. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali kredit atau pembiayaan pegawai; c. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank; d. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; e. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP; f. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; g. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan h. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain. (4a) Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai agunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan b. persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h telah terpenuhi. (5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c; atau b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP apabila pada saat permohonan PLJP Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (7) Selain agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan tertentu Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa: a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya; dan/atau b. aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank INDONESIA. (7a) Penyerahan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut: a. pada saat mengajukan permohonan terkait PLJP, Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau b. pada periode pemberian PLJP, dengan kondisi sebagai berikut: 1. Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau 2. Bank INDONESIA meminta Bank untuk menyerahkan agunan lain jika agunan PLJP yang telah diterima oleh Bank INDONESIA pada periode pemberian PLJP mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan Bank tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4a). (8) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dokumen agunan, serta jenis dan mekanisme terkait agunan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Correction

(1) Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan yang akan digunakan sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut: a. SBI dihitung berdasarkan nilai jual SBI; b. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS; c. SDBI dihitung berdasarkan nilai jual SDBI; d. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; e. SBN dihitung berdasarkan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN; f. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga dimaksud; dan g. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan. (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank INDONESIA melakukan perhitungan sebagai berikut: a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut: 1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan 2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; f. nilai agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; g. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: 1. paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; dan 2. paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; h. nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan angka 2 yaitu: 1. nilai terendah dari: a) nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; atau b) nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan 2. nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dalam hal Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dimaksud berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan pegawai. (3) Dalam hal nilai surat berharga, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih besar dari plafon PLJP, namun lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka untuk mitigasi risiko Bank INDONESIA, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diperhitungkan sebagai agunan PLJP. (4) Nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 3. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Article 5

Correction

(1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA. (1a) Bank menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP. (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih dalam status sebagai agunan PLJP. (3) Bank harus mengganti agunan PLJP, apabila: a. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 dan ayat (3) huruf d angka 1; c. terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah Bank; dan/atau d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP. (4) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP, Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (4a) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP. (5a) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya yang digunakan sebagai pengganti agunan PLJP maka agunan lain tersebut diperhitungkan oleh Bank INDONESIA sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (6) Selama Bank INDONESIA memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJP, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 8

Correction

(1) Permohonan PLJP diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (2) Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan Bank yang memuat paling sedikit: 1. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; 2. aset yang menjadi agunan PLJP berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 3. Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP yang masih dalam status sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 4. Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP; 5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA; dan 6. Bank menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a); b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali; c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik; e. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP; f. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar: 1. agunan PLJP; dan 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; g. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas: 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP; 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP; i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan j. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA. (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJP, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik, dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 6. Ketentuan ayat (4) huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank. (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP; dan d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP maka plafon PLJP diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP. (8) Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 17

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP; d. melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu; dan e. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon maka Bank harus: a. menambah agunan PLJP; dan/atau b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP. (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 19

Correction

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP jika terdapat tambahan agunan PLJP; b. menunjuk notaris; c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP; dan d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank INDONESIA. (5) Bank INDONESIA melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP. (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP maka Bank harus: a. menambah agunan PLJP; dan/atau b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP. (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila: a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (9) Tambahan plafon PLJP yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 22-15-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

Article I

Article I

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 11

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 23

Article 24A

Article 26

Article 27

Article II