SUSUNAN ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Pengelola BUMN terdiri dari :
a. Kepala;
b. Deputi Administrasi;
c. Deputi Usaha Kompetif;
d. Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya;
e. Deputi Usaha Industri Strategis;
f. Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi;
g. Staf Ahhli;
(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.
(2) Kepala bertugas memimpin Badan Pengelola BUMN sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan serta membina sumber daya Badan Pengelola BUMN agar berdaya guna dan berhasil guna.
Bagian …
Deputi Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, hukum, organisasi, perlengkapan, dan perbekalan, serta pengendalian pelaksaan program di lingkungan Badan Pengelola BUMN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, hukum, organisasi, dan rumah tangga Badan;
b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hukum di bidang dan/atau yang berkaitan dengan bidang usaha BUMN;
c. pengelolaan dan penyajian data dan informasi usaha BUMN;
d. pelaksanaan ...
d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan bantuan dana kepada usaha kecil dan koperasi;
e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Administrasi terdiri dari:
a. Biro Umum;
b. Biro Hukum;
c. Biro Data;
d. Biro Administrasi Pelaksanaan Bantuan Usaha Kecil dan Koperasi.
Deputi Usaha Kompetitif adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Usaha Kompetitif mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengelolaan usaha BUMN sektor agro industri, jasa keuangan dan jasa lain, perhubungan serta industri manufaktur dan pertambangan.
Pasal 12 …
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Usaha Kompetitif menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
b. pembinaan pengembangan usaha BUMN;
c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN;
d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Usaha Kompetitif terdiri dari:
a. Direktorat Usaha Agro Industri;
b. Direktorat Usaha Jasa Keuangan dan Jasa Lain;
c. Direktorat Usaha Perhubungan;
d. Direktorat Usaha Industri Manufaktur dan Pertambangan.
Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 15 …
Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BUMN sektor usaha pelayanan masyarakat bidang prasarana dan sarana umum, serta pengelolaan sumber daya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
b. pembinaan dan pengembangan usaha BUMN;
c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN;
d. pembinaan pengelolaan sumber daya dan aset BUMN;
e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari:
a. Direktorat Usaha Prasarana dan Sarana Umum;
b. Direktorat Usaha Pengembangan Sumber Daya;
c. Direktorat Usaha Manajemen Prasarana.
Bagian …
Deputi Usaha Industri Strategis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Usaha Industri Strategis mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BUMN sektor usaha industri strategis di bidang pertanahan dan usaha pengembangan teknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Usaha Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
b. pengembangan usaha BUMN;
c. usaha pengembangan teknologi;
d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian BUMN;
e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 21 …
Deputi Usaha Industri Strategis terdiri dari:
a. Direktorat Usaha Pertanahan;
b. Direktorat Usaha Pengembangan Teknologi.
Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan privatisasi dan restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penilaian kesiapan perusahaan untuk menyelenggarakan privatisasi;
b. pelaksanaan restrukturisasi BUMN;
c. pemantauan ...
c. pemantauan dan pengendalian privatisasi dan restrukturisasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi terdiri dari:
a. Direktorat Privatisasi Usaha Kompetitif;
b. Direktorat Privatisasi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya;
c. Direktorat Privatisasi Usaha Industri Strategis.
(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN, dapat diangkat Staf Ahli.
(2) Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
(3) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala dalam memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kepala.
(4) Jumlah Staf Ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
BAB III …