KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Article 1

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah suatu forum konsultasi di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 2

DPOD berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

BAB II

BAB IV

SEKRETARIAT

Article 8

Correction

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas DPOD.

Article 9

Correction

(1) Sekretariat DPOD membawahi: a. Bidang Otonomi Daerah; b. Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; (2) Anggota Bidang Otonomi Daerah terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Instansi terkait. (3) Anggota Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan (3), ditetapkan oleh Ketua DPOD.

Article 10

(1) Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah serta bahan pengkajian tentang kemampuan Daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu. (2) Bidang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan kebijakan mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.

Article 11

(1) Sekretaris DPOD dijabat oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah pada Departemen Dalam Negeri. (2) Wakil Sekretaris DPOD dijabat oleh Sekretaris Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah. (3) Kepala Bidang Otonomi Daerah dijabat oleh Deputi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah. (4) Kepala Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dijabat oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Article 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPOD dibentuk Tim Teknis Sekretariat. (2) Anggota Tim Teknis Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur terkait yang dipimpin secara fungsional oleh Direktur Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Daerah Departemen Dalam Negeri. (3) Anggota Sekretariar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPOD.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18