KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang PENYEDERHANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

KEPPRES Nomor 16 Tahun 1987

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Article 3

(1) Setiap pendirian Perusahaan Industri baru ataupun perluasannya wajib memeproleh Izin Usaha Industri. (2) Kewajiban memperoleh Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan penambahan produksi melebihi 30% (tiga puluh presen) diatas kapasitas dalam izin yang dimiliki.

Article 4

(1) Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing Jenis Industri yang mencakup berbagai Komoditi Industri di dalam lingkup jenis industrinya. (2) Jenis Industri beserta Komoditi Industri yang tercakup dalam lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 5

(1) Izin Usaha Industri terdiri dari : a. Izin Tetap; b. Izin Perluasan. (2) Izin Tetap adalah Izin Usaha Industri yang diberikan secara definitif kepada Perusahaan Industri yang telah berproduksi secara komersial. (3) izin Perluasan adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Article 6

Izin Usaha Industri berlaku untuk seterusnya selama Perusahaan Industri yang bersangkutan berproduksi.

Article 7

(1) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri pada dasarnya ada pada Menteri. (2) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri kepada Perusahaan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970 dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970, dilimpahkan dengan Keputusan Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Article 8

(1) Bagi Perusahaan Industri baru yang jenis industrinya dinyatakan terbuka di dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), diberikan Izin Tetap menurut jenis industrinya. (2) Bagi Perusahaan Industri baru yang hasil produksinya dimaksud untuk pasaran ekspor, diberikan Izin Tetap menurut jenis industrinya, meskipun untuk jenis industri tersebut dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP). (3) Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kapasitas yang diajukan dalam permohonan dari Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Article 9

(1) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan perluasan dan atau diversifikasi produk atau komoditi yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya sepanjang Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi jenis dan/atau komoditi industri tersebut terbuka, tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu. (2) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap dan yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor diberikan kebebasan untuk mengadakan perluasan dan/atau diversifikasi produk atau komoditi yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya meskipun untuk jenis industri tersebut dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu. (3) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap yang akan melaksanakan perluasan dan/atau diversifikasi di luar jenis industri yang bersangkutan, sepanjang Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi jenis dan/atau komoditi industri tersebut terbuka, diwajibkan untuk memiliki Izin Perluasan.

Article 10

(1) Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan rehabilitasi dan/atau modernisasi sepanjang produksinya menyangkut komoditi-komoditi yang tercakup di dalam lingkup jenis industrinya, tanpa diwajibkan memiliki Izin Perluasan terlebih dahulu (2) Bagi Perusahaan Industri yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyangkut jenis dan/atau komoditi industri yang dinyatakan tertutup dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) diperbolehkan tanpa izin untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas yang tercantum dalam izin Tetapnya.

Article 11

(1) Kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil. (2) Jenis industri tertentu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan. (3) Penentuan jenis industri yang termasuk Kelompok Industri Kecil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, setelah berkonsultasi dengan Menteri lain yang terkait.

Article 12

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Menteri tentang kenaikan kapasitas dari produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan, diversifikasi ataupun rehabilitasi dan/atau modernisasi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimulainya produksi dalam rangka kegiatan tersebut, guna disahkan dengan diberikannya Izin Perluasan oleh Menteri.