Peraturan Presiden (PERPRES)
2.522 regulations
PERPRES Nomor 83 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERPRES Nomor 82 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERPRES Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M
PERPRES Nomor 80 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PERPRES Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PERPRES Nomor 79 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
PERPRES Nomor 78 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 tentang PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERPRES Nomor 77 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL 4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN)
PERPRES Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL
PERPRES Nomor 75 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT 2010 (PERSETUJUAN KAKAO INTERNASIONAL 2010)
PERPRES Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
PERPRES Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERPRES Nomor 72 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PERPRES Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERPRES Nomor 70 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN
PERPRES Nomor 69 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERPRES Nomor 68 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
PERPRES Nomor 67 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M
PERPRES Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)