UUDRT

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang PENGAWASAN ORANG ASING

UUDRT Nomor 9 Tahun 1953

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan pengawasan termaksud dalam Pasal 1, Menteri Kehakiman dapat mengadakan Organisasi Pengawas Orang Asing, yang tugas dan kekuasaannya diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 3. Pelaksanaan pengawasan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH, yang dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan- aturannya, berupa hukuman kurungan atau denda dengan setinggi-tingginya masing-masing satu tahun atau seratus ribu rupiah. Hal-hal yang diancam dengan hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 4

Tiap-tiap orang asing yang berada di INDONESIA diwajibkan memberikan segala keterangan atau bantuan yang diperlukan untuk mengenal dirinya.

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang PENGAWASAN ORANG ASING

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8