Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGAR...

Pasal 12

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pasal 13

Koreksi

(1) PRESIDEN berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. (2) Dalam... (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PRESIDEN MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 14

(1) PRESIDEN berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan PRESIDEN, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, PRESIDEN dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA. (4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PRESIDEN dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PRESIDEN menghentikan pengerahan operasi militer.

Pasal 15

(1) Dalam MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), PRESIDEN dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. (2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat PRESIDEN dalam MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas : a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional INDONESIA dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. (4) Dewan... (4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh PRESIDEN dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (5) Anggota tetap terdiri atas Wakil PRESIDEN, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. (6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh PRESIDEN. (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 16

(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan. (2) Menteri membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. (3) Menteri MENETAPKAN kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan PRESIDEN. (4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta MENETAPKAN kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. (5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA dan komponen pertahanan lainnya. (6) Menteri MENETAPKAN kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional INDONESIA dan komponen pertahanan lainnya. (7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 17

(1) PRESIDEN mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional INDONESIA yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. (3) PRESIDEN mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima. (4) Tata... (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 18

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional INDONESIA. (2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan UNDANG-UNDANG. (4) Panglima bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional INDONESIA.

Pasal 19

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29