Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang APARATUR SIPIL ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 5.Manajemen... 5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN. 7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 8. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L2. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. 15. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. BABII ...

BAB II

ASAS, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

BAB III

JENIS DAN KEDUDUKAN

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

BAB V

JABATAN ASN

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 26

Koreksi

(1) PRESIDEN selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. (21 Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PRESIDEN mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang: a. perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN; b. perumusan b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN; dan d. pengawasan penerapan Sistem Merit. (3) Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN mengoordinasikan rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN serta sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d. (4) Penetapan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dan huruf c dapat ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB VIII

MANAJEMEN ASN

BAB IX

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PF^IABAT NEGARA

Pasal 57

Koreksi

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Pasal 58

Koreksi

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu: a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. menteri dan jabatan setingkat menteri; k. kepala perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 1. gubernur dan wakil gubernur; m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. Pasal59...

Pasal 59

(1) PNS yang diangkat menjadi: a. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; d. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; e. menteri dan jabatan setingkat menteri; f. kepala perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan sementara. (2) PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS. (3) Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 60

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat menduduki jabatan ASN sepanjang tersedia lowongan jabatan. (21 Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Pasal 61 ...

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB X

ORGANISASI

Pasal 62

Koreksi

(1) Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi ASN. (21 Organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa; c. meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN; d. meningkatkan kolaborasi antar-Pegawai ASN; e. meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN; f. meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN; dan g. menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan. (3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi: a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b. pemberian pelindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c pemberian c. pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; d. penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota organisasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN; f. pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan g. perbaikan kesejahteraan dan kualitas lingkungan kerja ASN. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB XI

DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

Pasal 63

Koreksi

(1) Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh. (21 Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. (3) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja ASN. (4) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi Manajemen ASN diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH. BAB XtI

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

Koreksi

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 65

Koreksi

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. (21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Koreksi

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. Pasal 67 ...

Pasal 67

Koreksi

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Pasal 69

Ketentuan Manajemen ASN dalam UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Pasal 70

(1) Lembaga Administrasi Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b. (21 Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c. (3) Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 71

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegau,ai ASN. Pasal73... REPUELIK IHDONESIA

Pasal 73

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini. Pasal74 Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906l. dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN.

Pasal 75

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan pemndang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik INDONESIA Nomor 54941, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 76

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . REPUBL|K INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WTDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 141 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA K INDONESIA dangan Hukum, Djaman REPUBL|K INDONESIA

Koreksi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

BAB IX

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB X

Pasal 62

BAB XI

Pasal 63

BAB XII

Pasal 64

BAB XIII

Pasal 65

BAB XIV

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77