UU

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

UU Nomor 12 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kota Pariaman. (2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk pertama kali dilakukan dengan cara: a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan b. pengangkatan anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dengan terbentuknya Kota Pariaman, jumlah dan komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai hasil pemilihan umum berikutnya. (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Pariaman dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. (3) Pengisian... (3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Pariaman. (4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman, dipilih dan disahkan seorang walikota dan wakil walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kota Pariaman.

Pasal 11

(1) Dengan terbentuknya Kota Pariaman, Walikota Administratif Pariaman diangkat sebagai penjabat Walikota Pariaman oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN berdasarkan usul Gubernur Sumatera Barat. (2) Peresmian Kota Pariaman serta pelantikan Penjabat Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN paling lambat 1 (satu) bulan setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama. (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kota Pariaman dan/atau melantik Penjabat Walikota.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Pariaman dibentuk Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V…

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Padang Pariaman sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Pariaman; b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam wilayah Kota Pariaman; c. badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman yang kedudukan dan kegiatan-nya berada di Kota Pariaman; d. utang-piutang Kabupaten Padang Pariaman yang kegunaan-nya untuk Kota Pariaman; serta e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Pariaman. (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota. (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhitung sejak peresmian Kota Pariaman sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman. Pasal 15…

Pasal 15

(1) Sebelum Kota Pariaman MENETAPKAN peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berlaku di wilayah Kota Pariaman tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman. (2) Dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman harus disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG ini setelah ditetapkannya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kota Pariaman.