TAP_MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

TAP_MPR Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

GARIS-GARIS UMUM BANTING STIR TENTANG KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

PRINSIP BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI (1) Prinsip “Berdiri diatas kaki sendiri" bagi bangsa INDONESIA berarti percaya pada kesanggupan dan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan materiil, spiritual/agama daripada rakyat dengan menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran. (2) Menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran berarti berdiri diatas kekuatan-kekuatan ekonomi yang rill dengan menjadikan Pertanian dan Perkebunan sebagai dasar dan mengembangkan Industri dalam negeri untuk dijadikan tulang punggung dalam perkembangan ekonomi yang menguntungkan pembangunan negara. Untuk memperbesar kekuatan ekonomi yang ada harus dipergiat usaha-usaha untuk mengolah kekayaan alam dan bahan-bahan mentah didalam negeri sendiri. (3) Kekuatan ekonomi kita yang nyata adalah: a. Proyek-proyek Mandataris MPRS yang bersifat Nation dan Character Building, baik yang merupakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan mental/agama. b. Tenaga kerja Rakyat INDONESIA yang terdiri dari antara lain kaum Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata. c. Unit-unit ekonomi negara termasuk yang dikuasai oleh Daerah. d. Proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional yang sudah dimulai dan hampir selesai. e. Unit-unit ekonomi koperasi. f. Unit-unit ekonomi swasta yang progresif.

BAB II

KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PEMBIAYAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif dengan sejauh mungkin tidak menambah beban rakyat. (2) Sistim proyek B yang menggantungkan diri pada modal asing dihapuskan. (3) Pembiayaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri, ialah usaha-usaha dari: a. Unit-unit ekonomi negara; b. Rakyat pekerja Buruh, Tani, Nelayan dan Angkatan Bersenjata; c. Koperasi; dan d. Swasta progresif. (4) Harus diciptakan syarat-syarat cost accounting yang manipolis yaitu berdasarkan management yang effisien dengan memberantas salah urus dan pemborosan material, uang tenaga dan waktu.

Pasal 7

(1) Hasil pengolahan kekayaan alam (bumi, laut dan udara) seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dijadikan sumber utama bagi pembiayaan pembangunan. (2) Menggali sumber-sumber pembiayaan baru dengan terlebih dahulu mengadakan prainvestasi untuk proyek-proyek yang segera menghasilkan. (3) Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan mempergiat penelitian (re-search) dari bahan-bahan kekayaan alam untuk melipatgandakan kwalitas dan kwantitas produksi. (4) Mempertinggi kegairahan dan keahlian tenaga kerja.

Pasal 8

(1) Dalam memecahkan problim pembiayaan pembangunan Daerah, perlu diberikan wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, (Kepala Daerah dengan DPRD) dalam rangka satu kesatuan ekonomi nasional yang prinsip-prinsipnya perlu ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (2) Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah yang menjamin keseimbangan kemajuan ekonomi antar daerah dengan membantu lebih banyak kepada Daerah-daerah yang kurang berkembang. 4 / 7

Pasal 9

(1) Dibidang impor, para pengusaha Swasta dilarang untuk melakukan impor, kecuali jika mereka mengimpor atas nama Pemerintah. (2) Dibidang ekspor Swasta-swasta hanya diberi izin untuk berusaha menjadi produsen ekspor, yang ekspornya harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah.

Pasal 10

Melaksanakan nasionalisasi dan bila perlu mensita semua perusahaan asing yang bermusuhan, hingga tercapai kebebasan penuh dibidang ekonomi dan distribusi.

Pasal 11

Inflasi dihentikan secara berangsur-angsur melalui perencanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi.

Pasal 12

Proyek-proyek pembangunan dibiayai dari Anggaran Pembangunan Negara yang dikuasai langsung oleh PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Pasal 13

(1) Pengerahan “funds and forces" swasta yang progresif baik nasional maupun domestik dieffektifkan, terutama dibidang produksi. (2) Iklim yang baik bagi usaha-usaha dibidang produksi diciptakan dengan menghilangkan segala hambatan dalam perizinan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Pasal 14

(1) Sesuai dengan azas Berdiri diatas kaki sendiri dan untuk melindungi industri dalam negeri, maka pembelian barang-barang dari luar negeri hanya dilakukan jika tidak dapat dibuat sendiri dalam negeri. (2) Penggunaan devisa hasil ekspor dan/atau kredit ditujukan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Pasal 15

Penghematan diadakan secara besar-besaran umumnya pada bidang-bidang yang nonproduktif.

Pasal 16

Produser penyaluran pembiayaan pembangunan disederhanakan dan dipermudah dengan mensyaratkan pertanggunganjawab dari pelaksana proyek.

Pasal 17

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan pembangunan disusun Anggaran Moneter berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis yang menjamin kenaikan produksi dan taraf penghidupan rakyat dengan 5 / 7 komponen-komponen sebagai berikut: a. Anggaran routine; b. Anggaran pembangunan; c. Anggaran devisa; d. Anggaran kredit; e. Anggaran khusus.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 18

Koreksi

Bidang organisasi pelaksanaan pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Aparatur penentuan policy pelaksanaan pembangunan yang memusat dan berencana; b. Aparatur penyelenggaraan pembangunan dipusat dan didaerah. c. Aparatur pengawasan pembangunan dipusat dan didaerah.

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk mensukseskan Pembangunan jangka pendek, untuk mempertinggi kemampuan aparatur pelaksanaan Pembangunan, untuk meningkatkan effisiensi dalam management serta mencegah kesimpangsiuran wewenang dalam policy ekonomi dan menjamin kesatuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (Depenas) yang langsung dipimpin PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. (2) Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi bimbingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiayaan dan pengawasan Pembangunan. (3) Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Instansi-instansi Pemerintah yang mempunyai wewenang yang sama atau serupa, ditiadakan dan selanjutnya wewenang, tugas dan kewajibannya diintegrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional. (4) Untuk lebih menjamin adanya social support dan social control, golongan masyarakat berporoskan NASAKOM didudukkan dalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional. (5) Tentang susunan, tugas serta wewenang dan Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional secara terperinci ditentukan oleh PRESIDEN/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Pasal 20

(1) Hubungan antara aparatur Pusat dan Daerah disegala bidang disederhanakan dan diperlancar. (2) Peranan Daerah dibidang Pembangunan diperbesar. (3) Pemerintah Daerah memimpin langsung pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah, melakukan koordinasi dan membantu pengawasan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional yang berada didaerahnya. 6 / 7

Pasal 21

(1) Kebijaksanaan pelaksanaan Banting Stir yang garis-garis besarnya ditetapkan oleh MPRS diserahkan kepada Mandataris untuk selanjutnya disusun Pola Ekonomi Perjuangan secara terperinci oleh MUPPENAS/BAPPENAS selambat-lambatnya sudah selesai sebelum akhir tahun 1965. (2) Pola Pembangunan Daerah disusun oleh BAKOPDA dan ditetapkan oleh BEPPENAS/MUPPENAS.

Pasal 22

(1) Melaksanakan demokratisering dalam management dengan merealisasikan social control, social support, social participation dalam rangka merealisasikan social responsibility. (2) Menyehatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk mencapai efficiency dan effectivitas dengan lebih menempatkan serta meningkatkan ekonomi sektor Negara dalam leading dan commanding position. (3) Mengadakan inventarisasi kekayaan Negara dengan teliti. (4) Memberantas birokrasi, manipulasi dan korupsi. (5) Membersihkan kaum kapitalis birokrat, subversi dan kontrarevolusi dari aparatur ekonomi dan pembangunan. (6) Mengikutsertakan Front Nasional dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pasal ini.

Pasal 23

Menciptakan iklim politik yang sesuai dengan kebijaksanaan Banting Stir dalam Pembangunan dengan memperkuat dan menyempurnakan team pembantu PRESIDEN dengan tenaga-tenaga yang Pancasilais dan Manipolis sejati berporoskan Nasakom.

Pasal 24

Disamping Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Mental/Agama dalam rangka Nation dan Character Building, termasuk indoktrinasi, kebudayaan, olah raga serta pembangunan khusus Angkatan Bersenjata tetap diteruskan. Pembangunan Angkatan Bersenjata sebagai alat Revolusi dan sebagai alat pertahanan/keamanan harus seirama dan sesuai dengan peningkatan Revolusi INDONESIA.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25