Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PP Nomor 56 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah . . . 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah. 11. Dana . . . 11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 14. Menteri teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu. 15. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 16. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 17. Situs adalah suatu daerah lokasi jelajah pada internet, di identifikasikan dengan suatu alamat yang unik.

BAB II

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Koreksi

Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah.

Pasal 3

Koreksi

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 4. . .

Pasal 4

(1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; b. neraca daerah; c. laporan arus kas; d. catatan atas laporan keuangan daerah; e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; f. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 5

(1) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Pasal 7

Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah : a. paling . . . a. paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan. b. paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester. c. paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

BAB III

PENYELENGGARAAN SIKD

Pasal 9

Koreksi

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan: a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; b. menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; c. merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah. Pasal 10 . . .

Pasal 10

Koreksi

(1) SIKD secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. (2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah; b. penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat ; c. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi; d. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD; e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD; f. pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan g. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing.

Pasal 12

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tujuan: a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah; d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; e. menyajikan . . . e. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan f. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pasal 13

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. b. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. c. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Pasal 14

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 15

Situs resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat diselenggarakan oleh masing–masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 16 . . .

Pasal 16

Informasi Keuangan Daerah yang ditampilkan dalam situs resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22