PP

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

PP Nomor 44 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 18

(1) Pengurangan Penyertaan Modal Negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada PRESIDEN disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri. (2) Rencana Pengurangan Penyertaan Modal Negara dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan atau Menteri. (3) Pengkajian . . . (3) Pengkajian bersama atas rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara dikoordinasikan oleh Menteri. (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyatakan bahwa rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul pengurangan Penyertaan Modal Negara dimaksud kepada untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 20

Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara setelah diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH tentang pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dapat dikuasakan kepada Menteri.

Pasal 22

(1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Penetapan . . . (2) Penetapan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, didahului dengan keputusan Menteri selaku pemegang saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas. (3) Penetapan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahului dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas dan keputusan Menteri untuk Perum.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai privatisasi. (2) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 24

(1) Direksi wajib mengumumkan keputusan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perum atas keputusan pengurangan Penyertaan Modal Negara dengan tembusan kepada Menteri. (3) Dalam . . . (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Perum wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya. (4) Dalam hal Perum menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban Perum diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perum. (5) Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Perum mulai berlaku sejak tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27