PP

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PP Nomor 25 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Pasal 9

(1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas : a. seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya lebih dari 45 orang; dan b. seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya tidak lebih dari 45 orang. (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. (4) Hasil … (4) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 10

(1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD MENETAPKAN seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan. Pasal 11 …

Pasal 11

Pasal 12

(1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. (2) Pemilihan … (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Pasal 13

(1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 14 …

Pasal 14

(1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD. (3) Apabila pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama sehingga melebihi jumlah calon Wakil Ketua DPRD yang diperlukan, calon Pimpinan DPRD pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang, calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai jumlah Wakil Ketua DPRD. (4) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (5) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (6) Pimpinan … (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji, yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Pasal 15

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD; d. melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan; e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara; f. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya.

Pasal 16

(1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD. (2) Usul … (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 17

(1) Keputusan DPRD Provinsi tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentiannya. (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (4) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan. (2) Pemilihan … (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

(1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang diperlukan. (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum. (4) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi, Fraksi urutan pertama memiliki jumlah anggota dua kali atau lebih dari jumlah anggota Fraksi urutan kedua, Fraksi urutan pertama berhak mengajukan dua orang calon Pimpinan DPRD dan Fraksi urutan kedua berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (5) Apabila unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan empat orang, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD, Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (6) Apabila … (6) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi dengan jumlah anggota yang sama atau seimbang, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD kedua Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan masing-masing dua orang calon Pimpinan DPRD. (7) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu Fraksi, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD yang berjumlah tiga orang, Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan dua orang calon Pimpinan DPRD, dan Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (8) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu Fraksi, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD yang berjumlah empat orang, Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan tiga orang calon Pimpinan DPRD, dan Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (9) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.