PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

PERPRES Nomor 54 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Unit Kerja PRESIDEN Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat UKP-PIP adalah unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. (2) Kepala Unit Kerja PRESIDEN yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP. (3) Tenaga Profesional adalah tenaga ahli yang dipilih berdasarkan kriteria.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Susunan organisasi UKP-PIP terdiri atas: a. Pengarah terdiri atas unsur: 1. tokoh kenegaraan; 2. tokoh agama dan masyarakat; dan 3. tokoh purnawirawan Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi. b. Pelaksana terdiri atas: 1. Kepala; 2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; 3. Deputi Bidang Advokasi; dan 4. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 6

Koreksi

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dari masing-masing unsur berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

Ketua Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Pengarah melalui mekanisme internal Pengarah.

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP.

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Pengarah.

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, serta pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila; e. pelaksanaan identifikasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan g. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Advokasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Advokasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Advokasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan c. pengelolaan strategi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 17

(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; b. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; c. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; d. penyerapan pandangan dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait terhadap efektivitas implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta isu aktual terkait perkembangan pemahaman ideologi Pancasila; e. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam perundang-undangan, kebijakan, dan praktek penyelenggaraan negara; f. pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan g. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 20

(1) Deputi dibantu oleh tenaga profesional. (2) Tenaga profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi. (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang pada masing-masing Deputi. (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tenaga ahli utama; b. tenaga ahli madya; dan c. tenaga ahli muda.

Pasal 21

Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan c. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Pasal 22

(1) Untuk dapat diangkat menjadi tenaga profesional seorang calon harus memenuhi syarat: a. Warga Negara INDONESIA; b. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1); c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP; dan d. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat untuk dapat diangkat menjadi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 23

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi, UKP-PIP dibantu Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PIP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 24

(1) Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat UKP-PIP diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet atas usul Kepala UKP-PIP setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedelapan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII