Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang BADAN PENG...

Pasal 3

Badan Pengembangan Suramadu terdiri dari : a. Dewan Pengarah; dan b. Badan Pelaksana.

Pasal 4

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas : a. MENETAPKAN kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu; b. mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu; c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Dewan Pengarah melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Dewan Pengarah terdiri dari : a. Ketua :Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Ketua Pelaksana Harian :Menteri Pekerjaan Umum merangkap anggota c. Sekretaris :Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; d. Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Komunikasi dan Informatika; 5. Menteri Perdagangan; 6. Menteri Dalam Negeri; 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 11. Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat. (2) Rincian tugas, susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengarah berwenang untuk : a. meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan wilayah suramadu; b. meminta masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari : a. Kepala Badan Pelaksana; b. Sekretaris Badan Pelaksana; c. Deputi Bidang Perencanaan; dan d. Deputi Bidang Pengendalian. (2) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usulan Ketua Dewan Pengarah; (3) Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah. (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Kepala Badan Pelaksana dapat mengangkat pejabat lainnya.

Pasal 9

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi dan pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli. (2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS. (4) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai usia pensiun. (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir oleh PRESIDEN, apabila : a. berhalangan tetap; b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik; c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya; atau d. mengundurkan diri. (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditentukan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 11

Remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi serta pejabat lain pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas : a. menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu; b. melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda-Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud; c. melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura; d. membangun dan mengelola : 1) wilayah kaki Jembatan Surabaya-Madura, yang meliputi : a) wilayah di sisi Surabaya lebih kurang 600 Ha (enam ratus hektar); dan b) wilayah di sisi Madura lebih kurang 600 Ha (enam ratus hektar). 2) kawasan khusus di Pulau Madura seluas lebih kurang 600 Ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya. e. menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; f. menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu; g. melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam : 1) pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura; 2) pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan-Sumenep); 3) pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan-Sumenep); 4) pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan Madura; 5) pembangunan infrastruktur perhubungan antarwilayah kepulauan; 6) pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura; dan 7) penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Suramadu. h. melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.

Pasal 13

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Dewan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan Pelaksana : a. berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait; b. melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait; dan c. memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah dan mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pelaksana Berpedoman pada Rencana Tata Ruang yang berlaku pada wilayah Suramadu.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24