PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON

PERPRES Nomor 14 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan INDONESIA. 2. Karbon adalah karbon dioksida (CAS L24-38'9) dengan spesifikasi konsentrasi tertentu yang berasal dari emisi yang ditangkap dan diproses dengan berbagai teknologi dengan memperhatikan standar dan kaidah keteknikan yang baik, yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, pembangkit listrik, industri, dan kegiatan penghasil emisi lainnya dari domestik atau luar negeri dengan tujuan untuk diinjeksikan ke zorua target injeksi. 3. Wilayah lzin Penyimpanan Karbon adalah wilayah tertentu di wilayah INDONESIA untuk penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan Karbon. 4. Zona Target Injeksi yang selanjutnya disingkatZill adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan ?rina penyimpan€ul, lapisan zotta penyangga, lapisan zorra kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan. 5. lzin Eksplorasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi ZTI di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui kegiatan akuisisi data, pengeboran, studi bawah permukaan, dan mitigasi risiko kebocoran Ttl. 6. lzin Operasi Penyimpanan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan injeksi dan penyimpanan Karbon di Wilayah lzin Penyimpanan Karbon. 7.lzin. . . 7. lzin Transportasi Karbon adalah izin yang diberikan Pemerintah untuk pengangkutan Karbon ke titik serah lokasi injeksi. 8. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 9. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 10. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 11. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nitai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. 12. Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capfiire and Storage yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke Tll dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. 13. Penangkapan Karbon adalah kegiatan usaha penangkapan dan pemrosesan Karbon dengan spesifikasi tertentu untuk selanjutnya diangkut dengan moda pengangkutan tertentu. 14. Pengangkutan Karbon adalah kegiatan usaha yang mencakup pengangkutan Karbon dari fasilitas penangkapan dan/atau pemrosesan dengan moda pengangkutan sampai dengan titik serah injeksi Karbon. 15. Penyimpanan Karbon adalah kegiatan usaha penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke TII dengart aman dan permanen. 16.Storage... 4 16. Storage Akuifer Asin adalah formasi batuan di bawah permukaan yang bersifat porous dan permeable dan mengandung air tanah dengan kandungan garam atau mineral terlarut, dan tidak dimanfaatkan untuk konsumsi dan untuk keperluan lain. 17. Kebocoran adalah perpindahan Karbon keluat dari Zll dan / atau pengangkutan. 18. Integritas Sumur adalah kemampuan mencegah Kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, penyekat, kepala sumur dan/atau chistmas tree pada sumur injeksi, sumur produksi, atau sumur pengawasan. 19. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verificationl yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan data dan/atau informasi aksi mitigasi dan aksi adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya. 20. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 21. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 22. Eksplorasi Z:il adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai potensi Zifl Karbon di wilayah yang ditentukan. 23. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 24. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak keda sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 25. Depleted. . . 25, Depleted Resentoir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Depleted Reseruoir adalah reseruoir Minyak dan Gas Bumi yang telah mengalami penurunan tekanan reseruoir atau cadangan hidrokarbon akibat produksi Minyak dan Gas Bumi serta tidak dapat diproduksikan lagr secara ekonomis dengan teknologi yang ada saat ini. 26. Monitoring adalah proses atau kegiatan memeriksa, mengawasi, mengamati, mengukur, atau menenhrkan status suatu sistem secara terus-menerus atau berulang-ulang untuk mengidentifikasi perubahan dari rona awal atau perbedaan dari tingkat kinerja yang diharapkan. 27. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 28. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (O sampai dengan 12 mil laut). 29. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas atau BPMA. 30. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 31. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA. 32.Sertifikat... SK No l9179l A SKEMA PET\TYELENGGARAAN CARBO]V CAPTURE AND STORAGE

BAB III

PET.IYELENGGARAAN CARBOIV CAPTURE AN D STORII GE BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 menjadi bagian dari operasi perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (2) Kontrak... (21 Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi; b. kontrak bagi hasil gross split; atau c. Kontrak Kerja Sama lainnya. (3) Untuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memuat ketentuan CCS dilakukan amandemen Kontrak Kerja Sama.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan kegiatan CCS di Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kontraktor melalui SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan rencana penyelenggaraan CCS. (21 Rencana penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan: a. rencana pengembangan lapangan yang pertama atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama yang telah disetujui; atau b. rencana pengembangan lapangan selanjutnya atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya yang telah disetujui. (3) Dalam rangka penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan perubahan luas Wilayah Kerja semula, Menteri melakukan koordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (4) Menteri berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS yang diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a. (5) SKK Migas . . (5) SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya dapat menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS yang diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b. (6) Untuk Wilayah Kerja di wilayah kewenangan Aceh, Menteri dapat menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS yang diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Gubernur Aceh berdasarkan pertimbangan dari BPMA. (71 Rencana penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasa] 6 Dalam rangka penyelenggaraan CCS pada Wilayah Kerja dari sumber Karbon di luar Kegiatan Usaha Hulu: a. SKK Migas memberikan pertimbangan kepada Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; atau b. SKK Migas memberikan persetqiuan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan CCS sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan atau perubahannya yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditindaklanjuti dengan amandemen Kontrak Kerja Sama. (21 Amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab Kontraktor atas penyelenggaraan CCS. (3) Kontraktor... BLIK INDONESIA (3) Kontraktor mengusulkan secara tertulis persetujuan amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui SKK Migas. (4) Terhadap usulan amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas melakukan evaluasi aspek teknis, ekonomi, operasi, keselamatan dan lingkungan, dan penutupan kegiatan untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri. (5) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan SKK Migas. (6) Khusus di wilayah kewenangan Aceh, Menteri berdasarkan pertimbangan Gubernur Aceh dapat menyetujui amandemen Kontrak Kerja Sama yang diusulkan Kontraktor melalui BPMA.

Pasal 8

(1) Kontraktor dapat melakukan pemanfaatan Depleted Reseruoir atau Storage Akuifer Asin yang berada di Wilayah Kerjanya untuk penyelenggaraan CCS. (21 Penghasil emisi dapat memanfaatkan fasilitas operasi CCS yang dioperasikan oleh Kontraktor, sepanjang fasilitas memenuhi kelayakan: a. teknis; b. keekonomian; dan c. keamanan operasi. (3) Pemanfaatan fasilitas operasi CCS oleh penghasil emisi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Karbon bersumber dari luar Kegiatan Usaha Hulu, bagian kegiatan CCS yang merupakan kegiatan operasi perminyakan dimulai dari titik serah injeksi Karbon di Wilayah Kerja Kontraktor. (5) Dalam hal ZTI pada Wilayah Kerja meluas ke luar Wilayah Kerja dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat Penyimpanan Karbon, Kontraktor melalui SKK Migas dapat mengusulkan perluasan Wilayah Kerja kepada Menteri. SK No l9174l A (6) Menteri... (6) Menteri berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat menyetujui atau menolak usulan perluasan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Sebelum memberikan persetujuan perluasan Wilayah Kerja, terhadap usulan perluasan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri melakukan koordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (8) Dalam hal usulan perluasan Wilayah Kerja disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKK Migas dan Kontraktor melakukan amandemen Kontrak Kerja Sama.

BAB VI

PENUTUPAN PEI{YELENGGARAAN CARBON CAPTURE AND STORAGE

Pasal 36

Koreksi

(1) Penutupan penyelenggaraan CCS dilakukan dalam hal: a. kapasitas Penyimpanan Karbon pada ZTI sudah penuh; b. tidak terdapat lagi Karbon yang diinjeksikan; c. jangka waktu Izin Operasi Penyimpanan berakhir dan tidak diperpanjang; d. jangka waktu Kontrak Kerja Sama akan berakhir dan tidak dilanjutkan pengelolaan CCS; e. terjadi kondisi tidak aman yang menyebabkan penghentian sementara dan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik; f. keadaan kahar yang menyebabkan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik; atau g. sudah tidak ekonomis berdasarkan kajian keekonomian Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan. (21 Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f mengacu pada ketentuan keadaan kahar dalam Kontrak Kerja Sama atau Izin Operasi Penyimpanan. (3) Kontraktor melalui SKK Migas atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan menyampaikan rencana penutupan kegiatan CCS kepada Menteri. (4) Rencana penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Informasi substtrface sampai Z;ll, peralatan, instalasi, fasilitas, serta sumur yang dilakukan penutupan kegiatan CCS; b. total Penyimpanan Karbon; c. perkiraan biaya; d. tata waktu pelaksanaan penutupan; e. rencana Monitoring pasca penutupan; dan f. rencana pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya: 1. kerusakan lingkungan; 2. bahaya terhadap manusia; 3. kemsakan pada sumber daya; dan 4. kerusakan terhadap peralatan, instalasi, dan fasilitas, sebagai akibat dari penutupan kegiatan ccs' Pasal gr . . .

Pasal 37

(1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan rencana penutupan kegiatan CCS untuk: a. rencana penutupan kegiatan CCS yang diajukan oleh Kontraktor; dan b. rencana penutupan kegiatan CCS yang diajukan oleh pemegan g lzin Operasi Penyimpanan. (21 Dalam memberikan persetujuan atau penolakan rencana penutupan kegiatan CCS yang diajukan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas. (3) Dalam hal Menteri menyetujui rencana penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan melaksanakan penutupan kegiatan CCS sesuai dengan rencana penutupan yang telah disetujui. (4) Dalam hal Menteri menolak rencana penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan wajib melakukan perbaikan rencana penutupan kegiatan CCS.

Pasal 38

(1) Dalam hal terjadi kondisi tidak aman atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dan huruf f yang membutuhkan penanggulangan segera, Pemerintah memerirrtahkan Kontraktor ata,u pemegang lzin Operasi Penyimpanan melaksanakan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS. (21 Pelaksanaan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan ketentuan paling lama: a. I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui pesan secara elektronik; b. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam secara tertulis; dan c. setiap 24 (dua puluh empat) jam sekali untuk melaporkan perkembangan proses penutupan kegiatan CCS. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat: a. kronologis kondisi tidak aman atau keadaan kahar; b. penyebab. . . b. penyebab penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS; c. dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS; d. prosedur penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS; e. tindakan pengamanan yang dilakukan; dan f. informasi sttbsurface sampai ZTl, peralatan, instalasi, fasilitas, serta sumur yang dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan CCS pasca penutuPan.

Pasal 39

(1) Menteri melakukan verifikasi terhadap penyelesaian penutupan kegiata.n CCS oleh Kontraktor atau pemega.ng Izin Operasi Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38. (21 Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN verifikator independen. (3) Menteri MENETAPKAN hasil verifikasi yang menyatakan bahwa penyelesaian penutupan kegiatan CCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penetapan verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 40

Dalam hal penutupan penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 termasuk kegiatan pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang digunakan dalam kegiatan CCS, pelaksanaan penutupan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Biaya yang digunakan untuk penutupan kegiatan CCS termasuk biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39: a. dibebankan kepada pemegang lzin Operasi Penyimpanan melalui inStrumen jaminan pasca operasi, dalam hal penyelenggaraan CCS dilaksanakan berdasarkan lzin Operasi Penyimpanan; atau b.diberlakukan... b. diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan CCS dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

BAB VIII

MEKANI SME TRAN S PORTASI ATAU PENGANGKUTAN KARBON LINTAS NEGARA ( cRoss-B aRDER rRA/VSPORTATION OF CARBONI

Pasal 45

Koreksi

(1) Dalam rangka memfasilitasi pengangkutan penyelenggaraan CCS lintas negara, dilakukan perjanjian kerja sama bilateral antarnegara. (21 Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman semua pihak untuk menerbitkan rekomendasi atau izin yang diperlukan dalam rangka Pengangkutan Karbon lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedanjian internasional.

Pasal 46

(U Perjanjian kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memperhatikan aturan internasional mengenai keda sama dalam rangka mitigasi perubahan iklim. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi ketentuan-ketentuan perjanjian kerja sama bilateral diatur tebih lanjut dalam peraturan menteri untuk masing-masing sektor sesuai kewenangannya. Pasal47 (1) Setiap kegiatan Pengangkutan Karbon ke dalam wilayah kepabeanan INDONESIA wajib dilakukan melalui moda pengangkutan dengan standar dan kaidah keteknikan yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. (2) Terhadap (21 Terhadap Karbon yang diangkut ke dalam wilayah kepabeanan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diregistrasikan oleh pengimpor sebanyak 1 (satu) kali pada saat pertama kali impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk Pengangkutan Karbon ke dalam wilayah kepabeanan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan setelah adanya perjanjian bilateral antara negara Republik INDONESIA dengan negara tempat Karbon dihasilkan dan ditangkaP. (4) Dalam hal terjadi Kebocoran selama Pengangkutan Karbon lintas negara Republik INDONESIA, Kebocoran tersebut tidak menambah inventaris gas rumah kaca INDONESIA. (5) Pengukuran Karbon pada setiap rantai proses CCS harus menggunakan alat ukur serah terima yang terkalibrasi yang harus dipasang di titik serah terima dari penghasil emisi ke pemegang lzin Transportasi Karbon dan dari pemegang lzin Transportasi Karbon ke pemegang lzin Operasi Penyimpanan danf atau Kontraktor. (6) Hak dan kewajiban terkait mekanisme serah terima Karbon lintas negara termasuk tanggung jawab apabila terjadi Kebocoran pada setiap rantai proses diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan antara penghasil emisi dengan pemegang lzin Transportasi Karbon, pemegang lzin Operasi Penyimpanan, dan/atau Kontraktor.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Koreksi

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengkoordinasikan: a. penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan CCS; b. pelaksanaan evaluasi bersama antarkementerian dan lembaga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk percepatan penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan penzinan operasional penyelenggaraan CCS; c.pemberian... _44_ c. pemberian insentif atau fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan CCS; dan d. pelaksanaan evaluasi bersama antarkementerian dan lembaga terhadap kerja sama bilateral atau multilateral penyelenggaraan CCS lintas negara.

Pasal 69

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan CCS terkait dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan penerapan tata laksana NEK melalui fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, danf atau tata cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 70

Pelaksanaan perizinan berusaha atas penyelenggaraan CCS secara elektronik dan terintegrasi diselenggarakan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

Pasal 71

Perumusan kebijakan politik luar negeri mengenai kerja sama CCS pada tingkat internasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 72

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan CCS melalui izin usaha atau Kontrak Kerja Sama dan keteknikan penyelenggaraan kegiatan CCS melalui fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau tata. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-undangan. (21 Pengawasan aspek keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum atas penyelenggaraan kegiatan CCS dilaksanakan oleh Menteri. Pasal73...

Pasal 73

Ketentuan yang berlaku untuk SKK Migas dalam Peraturan PRESIDEN ini berlaku secara mutatis mutandis kepada BPMA sepanjang tidak diatur berbeda berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

Koreksi

(1) Pemegang lzin Eksplorasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal LT ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (21 dikenai sanksi administratif. (21 Pemegang lzin Operasi Penyimpanan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat l2l, Pasal 33, Pasal 35 ayat (21, Pasal 37 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (4), Pasal 60 ayat (1), ayat l2l, ayat (3), dan ayat (6), dan Pasal62 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Pemegang lzin Transportasi Karbon yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (41 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(21, dan ayat (3) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan Eksplorasi ZTl, operasi Penyimpanan Karbon, atau Pengangkutan Karbon; dan/atau c. pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengena.an sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai kewenangannya. Pasal75... INDONESIA 46-

Pasal 75

(U Kontraktor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (41, Pasal 42 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (1), ayat {21, ayat (3), dan ayat (6), dan Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi ZTl, operasi Penyimpanan Karbon, atau Pengangkutan Karbon; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. BAB xIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan CCS dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN ini. PasalTT Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESI.A Pertrndang-undangan dan Hukum, ttd. trd. Djaman

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB VII

BAB VIII

Pasal 45

Pasal 46

BAB IX

BAB X

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB XI

BAB XII

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

BAB XIII

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76