PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galénic), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. 3. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia berupa epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan serta melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 4. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, dan/atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada kesehatan manusia dan ditujukan pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. 5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. 7. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor untuk komoditas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT. 8. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 10. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 11. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan di bidang tertentu yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum. 12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 15. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT. 16. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan API-U harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan b. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Kosmetik dan PKRT. (2) Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pos tarif/harmonized system yang sama. (3) Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Kosmetik dan PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. (4) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U: a. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha bidang perdagangan besar dengan KBLI 46441 (empat enam empat empat satu), 46442 (empat enam empat empat dua), 46443 (empat enam empat empat tiga), 46446 (empat enam empat empat enam), 46499 (empat enam empat sembilan sembilan), 46315 (empat enam tiga satu lima), dan/atau 46334 (empat enam tiga tiga empat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. terdaftar di SIINas.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen yang diajukan Perusahaan API-U. (2) Dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan. (3) Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau secara daring.

Pasal 7

(1) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Perusahaan API-U untuk dilakukan perbaikan. (2) Dalam hal Perusahaan API-U tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan: a. Pertimbangan Teknis; atau b. penolakan Pertimbangan Teknis, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW. (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT dari Perusahaan API-U; b. neraca penyediaan dan permintaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT; dan/atau c. realisasi Impor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT dari Perusahaan API- U. (3) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Pertimbangan Teknis kepada Perusahaan API-U. (5) Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 9

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan API-U, yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, dan KBLI; b. pos tarif/harmonized system; c. uraian barang yang akan diimpor; d. jumlah dan satuan alokasi kebutuhan Impor; e. negara muat barang; f. pelabuhan muat; g. pelabuhan tujuan; h. tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 10

(1) Perusahaan API-U dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk keperluan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Perusahaan API-U yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan. (2) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila terdapat: a. perubahan data; dan/atau b. penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor. (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 12

(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi perubahan: a. identitas Perusahaan API-U berupa nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan API-U; b. pos tarif/harmonized system; c. uraian barang; d. jumlah dan satuan barang; e. negara muat barang; f. pelabuhan muat; dan/atau g. pelabuhan tujuan. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui dalam Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya. (3) Perubahan pos tarif/harmonized system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.

Pasal 13

Penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila: a. Perusahaan API-U yang menyampaikan permohonan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui; dan b. perubahan jumlah alokasi Impor tiap pos tarif/harmonized system yang dimohonkan sama dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Pasal 14

(1) Perusahaan API-U mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), paling sedikit mengunggah: a. Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya; b. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya; c. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan d. matriks perubahan serta data dukungnya. (2) Dalam hal pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U: a. melakukan pengisian informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang akan diubah; dan b. mengunggah bukti pendukung apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berupa: 1. akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; dan 2. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Dalam hal pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan akibat penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, selain mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U juga: a. melakukan pengisian informasi rencana kebutuhan Impor yang akan diubah, paling sedikit memuat pos tarif/harmonized system, uraian barang, jenis barang dan spesifikasi teknis, jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar, negara muat barang, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan; dan b. mengunggah Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor. (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan. (5) Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya. (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 16

(1) Untuk menyusun neraca penyediaan dan permintaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dapat melibatkan lembaga independen. (2) Pembiayaan neraca penyediaan dan permintaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB Kedua

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan API-U kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana Impor yang memuat keterangan: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis barang dan spesifikasi teknis; d) jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat barang; f) pelabuhan muat; dan g) pelabuhan tujuan; 2. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan: a) nomor surat permohonan sesuai dengan INSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan/atau PKRT; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; e) pos tarif/harmonized system; f) uraian barang; g) jenis barang dan spesifikasi teknis; h) jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar; i) negara muat barang; j) pelabuhan muat; dan k) pelabuhan tujuan; dan 3. rencana distribusi yang memuat keterangan: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis dan spesifikasi teknis; d) jumlah atau volume dengan satuan barang; dan e) identitas distributor dan/atau perusahaan industri. b. mengunggah dokumen berupa: 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; 2. dokumen Perizinan Berusaha bidang perdagangan besar dengan KBLI 46441 (empat enam empat empat satu), 46442 (empat enam empat empat dua), 46443 (empat enam empat empat tiga), 46446 (empat enam empat empat enam), 46499 (empat enam empat sembilan sembilan), 46315 (empat enam tiga satu lima), dan/atau 46334 (empat enam tiga tiga empat); 3. bukti penyampaian laporan realisasi Impor dan laporan realisasi distribusi tahun sebelumnya di SINSW; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. bukti penguasaan atas gudang; 6. kontrak kerja sama atau dokumen pemesanan dengan perusahaan mitra yang memuat jenis barang dan jumlah barang; 7. rekapitulasi kontrak di atas meterai; dan 8. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan. (3) Dalam hal Perusahaan API-U mengimpor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan pos tarif/harmonized system 1512.19.10 selain melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perusahaan API-U juga mengunggah: a. bagan alir (flowchart) penggunaan dan/atau alur distribusi; b. bukti kontrak kerja sama dan kontrak jual beli (purchase order) antara perusahaan industri dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan, dalam hal produk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi perusahaan industri; c. spesifikasi teknis barang; d. Material Safety Data Sheet (MSDS); dan e. surat pernyataan bermeterai mengenai penggunaan barang untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur. (4) Dalam hal Perusahaan API-U mengimpor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan pos tarif/harmonized system 2106.90.53, selain melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perusahaan API-U juga mengunggah surat pernyataan bermeterai mengenai jaminan keamanan produk yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur. (5) Dokumen berupa bukti penyampaian laporan realisasi Impor dan laporan realisasi distribusi tahun sebelumnya di SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan API-U yang mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis untuk pertama kali. (6) Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, surat pernyataan bermeterai mengenai penggunaan barang untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dan surat pernyataan bermeterai mengenai jaminan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 65 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2024 … TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAFTAR POS TARIF/HARMONIZED SYSTEM DAN URAIAN BARANG A. KELOMPOK KOMODITAS OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 15.12 Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. - Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya: 1512.19 -- Lain-lain: 1. 1512.19.10 - - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan 21.06 Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 2106.90 - Lain-lain : - - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes : 2. 2106.90.53 - - - Produk dengan bahan dasar ginseng 3. 2106.90.71 - - - Suplemen makanan mengandung ginseng 4. 2106.90.72 - - - Suplemen makanan lainnya 5. 2106.90.73 - - - Fortificant premixes B. KELOMPOK KOMODITAS KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 33.04 Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur. NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 1. 3304.10.00 - Preparat rias bibir 2. 3304.20.00 - Preparat rias mata 3. 3304.30.00 - Preparat manikur dan pedikur - Lain-lain : 4. 3304.91.00 - - Bubuk, dipadatkan maupun tidak 3304.99 - - Lain-lain : 5. 3304.99.20 - - - Preparat anti jerawat 6. 3304.99.30 - - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit 7. 3304.99.90 - - - Lain-lain 33.05 Preparat digunakan untuk rambut. 3305.10 - Sampo : 8. 3305.10.10 - - Mengandung khasiat anti jamur 9. 3305.10.90 - - Lain-lain 10. 3305.20.00 - Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen 11. 3305.30.00 - Lak rambut 12. 3305.90.00 - Lain-lain 33.06 Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran. 3306.10 - Pasta gigi : 13. 3306.10.10 - - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis 14. 3306.10.90 - - Lain-lain 15. 3306.90.00 - Lain-lain 33.07 Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak. 16. 3307.10.00 - Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 17. 3307.20.00 - Deodoran dan antiperspirant 18. 3307.30.00 - Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi 19. 3307.41.10 - - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan 20. 3307.41.90 - - - Lain-lain 21. 3307.49.10 - - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak 22. 3307.49.90 - - - Lain-lain 23. 3307.90.30 - - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik 24. 3307.90.40 - - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu 25. 3307.90.90 - - Lain-lain 34.01 Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen. 3401.11 - - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) : 26. 3401.11.40 - - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan 27. 3401.11.50 - - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi 28. 3401.11.61 - - - - Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran 29. 3401.11.69 - - - - Lain-lain 30. 3401.11.70 - - - Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen 31. 3401.11.90 - - - Lain-lain 3401.19 - - Lain-lain : NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 32. 3401.19.10 - - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen 33. 3401.19.20 - - - Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen 34. 3401.19.90 - - - Lain-lain 3401.20 - Sabun dalam bentuk lain: 35. 3401.20.91 - - - Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang 36. 3401.20.99 - - - Lain-lain 37. 3401.30.00 - Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2024 … TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA FORMAT SURAT A. SURAT PERNYATAAN BERMETERAI MENGENAI JAMINAN KEAMANAN PRODUK KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Nomor: Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………………… Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama: Perusahaan : ……………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………… NIB : ……………………………………………………………………………… Menerangkan bahwa (nama perusahaan) menjamin keamanan produk dengan pos tarif/harmonized system 2106.90.53 yang diimpor sebagaimana terlampir dalam rencana impor. (Tempat, tanggal, bulan, tahun) Penanggung Jawab (meterai) (Cap Perusahaan dan Tanda Tangan) (Nama dan Jabatan Penandatangan) B. SURAT PERNYATAAN BERMETERAI MENGENAI PENGGUNAAN BARANG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PKRT KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Nomor: Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Perusahaan :………………………………………………………………… Alamat Kantor :………………………………………………………………… NIB :................…………………………………………………… Dengan ini menyatakan bahwa barang dengan pos tarif/harmonized system 1512.19.10 yaitu Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan yang kami impor tidak akan digunakan untuk industri pangan. Barang dengan pos tarif/harmonized system 1512.19.10 yaitu Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan yang kami impor merupakan barang yang digunakan pada industri Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT. Untuk itu, kami bersedia disurvei dan ditinjau fasilitas penyimpanan barang dengan pos tarif/harmonized system 1512.19.10 yaitu Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan serta ketentuan lainnya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, kami bersedia dibatalkan atau dicabut fasilitas yang telah kami dapatkan apabila melanggar ketentuan tersebut. (Tempat, tanggal, bulan, tahun) Jabatan Penandatangan (meterai) (Cap Perusahaan dan Tanda Tangan) (Nama) C. MATRIKS PERUBAHAN MATRIKS PERUBAHAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN PT. ………………………………… SEMULA Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : RINCIAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN IMPOR No . Pos Tarif / Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Negara muat barang Pelabuhan muat Pelabuhan Tujuan Realisasi Impor (KGM)* Jumlah Satuan (KGM)* TOTAL *Satuan dalam KGM kecuali untuk khusus kelompok HS 33.05 MENJADI Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : RINCIAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN IMPOR No . Pos Tarif / Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Negara muat barang Pelabuhan muat Pelabuhan Tujuan Realisasi Impor (KGM)* Jumlah Satuan (KGM)* TOTAL *Satuan dalam KGM kecuali untuk khusus kelompok HS 33.05 (Tempat, tanggal, bulan, tahun) Jabatan Penandatangan (meterai) (Cap Perusahaan dan Tanda Tangan) (Nama) D. SURAT PERNYATAAN BERMETERAI MENGENAI KEBENARAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN KOP PERUSAHAAN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Pernyataan Kebenaran Data Yth. Direktur Jenderal Pembina Industri Kementerian Perindustrian di Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Perusahaan :………………………………………………………………… Alamat Kantor :………………………………………………………………… NIB :................…………………………………………………… Sehubungan dengan pengajuan Persetujuan Impor kelompok komoditas (Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan/Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)*, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis dengan melampirkan kelengkapan data sesuai persyaratan. Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Pimpinan Perusahaan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) *Coret salah satu MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21