Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN ...

Pasal 2

(1) Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator. (2) Staf khusus Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Kelas Jabatan 16 (enam belas). (3) Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator. (4) Tunjangan Kinerja bagi staf khusus Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung sejak diangkat dalam jabatan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 3

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Jumlah Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama jabatan dan Kelas Jabatan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. (2) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah di luar Kementerian Koordinator atau penugasan di luar instansi pemerintah; b. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan d. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan. (3) Penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhitung sejak tanggal Pegawai ditetapkan sebagai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan 100% (seratus persen) pada bulan berjalan bagi Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan sesuai Kelas Jabatan dan setelah memperhitungkan Penilaian Kinerja dan Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. (3) Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai harus dikembalikan oleh Pegawai yang bersangkutan ke kas negara melalui bendahara pengeluaran satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara diberikan Tunjangan Kinerja sejak yang bersangkutan aktif dibuktikan dengan keputusan pengaktifan kembali yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Bagi Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, dibayarkan Tunjangan Kinerja dan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari komponen Disiplin Kehadiran sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 23

(1) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan pada tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama di bulan berjalan diberikan Tunjangan Kinerja pada jabatan dan/atau Kelas Jabatan yang baru terhitung sejak bulan berkenaan. (2) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan setelah tanggal 1 (satu) atau setelah hari kerja pertama di bulan berkenaan maka diberikan Tunjangan Kinerja dengan jabatan dan/atau Kelas Jabatan yang baru terhitung sejak bulan berikutnya. (3) Perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus tersangka tindak pidana, dapat dibayarkan kembali Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak berwajib atau dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dan didasarkan pada: a. surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak berwajib; atau b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dengan status sebagai calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator; (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai negeri sipil yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator, dibayarkan Tunjangan Kinerja sesuai Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak pegawai negeri sipil melaksanakan tugas di Kementerian Koordinator yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

Pasal 26

Koreksi

Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator diterapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Menteri Koordinator ini diundangkan.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN PERSENTASE KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA No. Jabatan Penilaian Kinerja Disiplin Kehadiran 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 80% 20% 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 75% 25% 3. Jabatan Fungsional Ahli Utama 4. Jabatan Fungsional Ahli Madya 70% 30% 5. Jabatan Administrator 6. Jabatan Fungsional Ahli Muda 65% 35% 7. Jabatan Pengawas 8. Jabatan Fungsional Ahli Pertama 60% 40% 9. Jabatan Pelaksana 10. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN A. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PENGURANGAN (%) TL 1 1 menit s.d. ≤ 30 menit 0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan) TL 2 31 menit s.d. ≤ 60 menit 1 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan) TL 3 > 61 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan 1,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan sesuai ketentuan) B. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PENGURANGAN (%) PSW 1 1 menit s.d. ≤ 30 menit 0,5 PSW 2 31 menit s.d. ≤ 60 menit 1 PSW 3 > 61 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pada waktu kepulangan 1,5 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN FORMULIR HASIL KLARIFIKASI I. Identitas Atasan Langsung Nama : ......................................................................................... NIP : ......................................................................................... Jabatan : ......................................................................................... Unit kerja : ......................................................................................... II. Identitas Pegawai Nama : ......................................................................................... NIP : ......................................................................................... Jabatan : ......................................................................................... Unit kerja : ......................................................................................... III. Klarifikasi 1. Pertanyaan: ............................................................…............................................ Jawaban: ........................................................................................................... 2. Pertanyaan: ........................................................................................................... Jawaban: ........................................................................................................... 3. dst. IV. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. .................., ................... Pegawai (tanda tangan) Nama Lengkap Atasan Langsung (tanda tangan) Nama Lengkap MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN Kop Surat SURAT KETERANGAN Nomor: ............................. Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/Gol : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/Gol. : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari .............. tanggal ..................antara pukul ...........s.d. ....... Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. .................., ..............20..... (Atasan Langsung) ............................... NIP Tembusan: 1. Pimpinan satuan/unit kerja yang bersangkutan; 2. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada satuan/unit kerja yang bersangkutan; 3. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Kementerian Koordinator. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27