PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi: a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualitas kredit/pembiayaan sebagai berikut: 1. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau 2. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok; dan b. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

(1) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) meliputi: a. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau b. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran INDONESIA berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir. (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diumumkan oleh World Health Organization. (3) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualitas kredit/pembiayaan kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan b. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

(1) Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa: a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR. (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam SIKP. (3) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (4) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (5) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 6

(1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR. (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB Kesatu

Kriteria Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi: a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualitas kredit/pembiayaan sebagai berikut: 1. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau 2. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok; dan b. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

(1) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) meliputi: a. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau b. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran INDONESIA berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir. (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diumumkan oleh World Health Organization. (3) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualitas kredit/pembiayaan kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan b. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 78); dan b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 307), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 78); dan b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 307), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10