PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

PERMEN Nomor 34 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1900), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pasal 24

Koreksi

(1) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar), berlaku ketentuan: a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Penumpang dikurangi dengan FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar); c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (1a) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang bawaan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD2,500.00 (dua ribu lima ratus United States Dollar), berlaku ketentuan: a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Penumpang dikurangi dengan FOB USD2,500.00 (dua ribu lima ratus United States Dollar); c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (2) Barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD50.00 (lima puluh United States Dollar), berlaku ketentuan: a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Awak Sarana Pengangkut dikurangi dengan FOB USD50.00 (lima puluh United States Dollar); c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (3) Barang impor selain barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan: a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor; c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dipungut pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari nilai impor. 10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Pasal I

Pasal 9

Pasal I

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 25A

Pasal II