MEKANISME PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berwenang melakukan penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi dengan KEM PPKF.
(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang melakukan penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan KEM PPKF.
(3) Dalam rangka penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur selaku wakil Pemerintah dapat membentuk dan MENETAPKAN tim evaluasi.
(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan terdiri atas:
a. perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan;
b. perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan;
dan/atau
c. perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang urusan pengawasan.
(1) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada:
a. Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(3) Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui interkoneksi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi keuangan daerah.
(4) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi keuangan daerah.
(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sampai dengan gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(6) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah menyepakati KUA dan PPAS bersama DPRD, pengenaan sanksi dilaksanakan sampai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut.
(7) Tata cara penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian kesesuaian atas rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi terhadap KEM PPKF.
(2) Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi berupa data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah diterima secara lengkap dan andal pada sistem informasi keuangan daerah.
(3) Mekanisme penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah.
(1) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara:
a. target kinerja makro;
b. program prioritas;
c. arah kebijakan fiskal;
d. pemenuhan belanja wajib; dan
e. aspek penilaian lainnya, yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan.
(2) Aspek penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
Penilaian kesesuaian target kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menguji kesesuaian target kinerja makro yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan KUA terhadap target kinerja makro dalam KEM PPKF.
Penilaian kesesuaian program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai dukungan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam rancangan PPAS terhadap program prioritas tertentu dalam KEM PPKF.
Penilaian kesesuaian arah kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
a. mengevaluasi penggunaan tagging program kegiatan dan sub-kegiatan pada APBD yang mendukung kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan;
b. mengevaluasi besaran dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan; dan
c. mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan.
Penilaian kesesuaian pemenuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menilai besaran belanja wajib pada rancangan PPAS dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemenuhan belanja wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Hasil penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi dengan KEM PPKF dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(2) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada gubernur paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima secara lengkap dan andal.
(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian surat hasil penilaian paling lambat pada hari kerja pertama setelah libur nasional atau hari yang diliburkan.
(1) Dalam hal gubernur menyampaikan KUA PPAS provinsi yang telah disepakati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) Hasil penilaian terhadap kesesuaian KUA PPAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara gubernur dan DPRD
untuk mendapat kesepakatan bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
(2) Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD sebelum hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan, hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Dalam hal penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum dapat dilaksanakan secara elektronik, proses penyampaian dan penilaian rancangan KUA dan rancangan PPAS, termasuk penyesuaian lingkup penilaian, dapat menggunakan mekanisme manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(1) Bupati/wali kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada:
a. gubernur sebagai wakil Pemerintah;
b. Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(3) Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui interkoneksi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi keuangan daerah.
(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi keuangan daerah.
(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sampai dengan bupati/wali kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah serta Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(6) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah menyepakati KUA dan PPAS bersama DPRD, pengenaan sanksi dilaksanakan sampai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut.
(7) Tata cara penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri melalui Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah setempat dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian kesesuaian atas rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota terhadap KEM PPKF.
(2) Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota berupa data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan setelah diterima secara lengkap dan andal pada sistem informasi keuangan daerah.
(3) Mekanisme penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah.
(1) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara:
a. target kinerja makro;
b. program prioritas;
c. arah kebijakan fiskal;
d. pemenuhan belanja wajib; dan
e. aspek penilaian lainnya, yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan.
(2) Aspek penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
Penilaian kesesuaian target kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menguji kesesuaian target kinerja makro yang disusun Pemerintah Daerah dalam rancangan KUA terhadap target kinerja makro dalam KEM PPKF.
Penilaian kesesuaian program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai dukungan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam rancangan PPAS terhadap program prioritas tertentu dalam KEM PPKF.
Penilaian kesesuaian arah kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
a. mengevaluasi penggunaan tagging program kegiatan dan sub-kegiatan pada APBD yang mendukung kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan;
b. mengevaluasi besaran dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan; dan
c. mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan.
Penilaian kesesuaian pemenuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menilai besaran belanja wajib pada rancangan PPAS dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemenuhan belanja wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Hasil penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan KEM PPKF dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur.
(2) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh sekretaris daerah kepada bupati/wali kota paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima secara lengkap dan andal.
(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian surat hasil penilaian paling lambat pada hari kerja pertama setelah libur nasional atau hari yang diliburkan.
(5) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(6) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan laporan hasil koordinasi dengan gubernur kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah melakukan koordinasi dengan gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam hal bupati/wali kota menyampaikan KUA PPAS kabupaten/kota yang telah disepakati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2) Hasil penilaian terhadap kesesuaian KUA PPAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan laporan hasil koordinasi dengan gubernur kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah melakukan koordinasi dengan gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bupati/wali kota dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara bupati/wali dan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
(2) Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara bupati/wali dan DPRD sebelum hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan, hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
(3) Surat hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Dalam hal penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) belum dapat dilaksanakan secara elektronik, proses penyampaian dan penilaian rancangan KUA dan rancangan PPAS, termasuk penyesuaian lingkup penilaian,
dapat menggunakan mekanisme manual yang ditetapkan oleh Menteri.