Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGANGKATAN...

Pasal 2

(1) Peraturan menteri ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui penyesuaian oleh Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Hak Asasi Manusia; b. PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi manusia. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian juga ditujukan bagi: a. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Muda; dan c. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya, dan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya. (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian harus memenuhi syarat: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan mendaftar Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia harus memenuhi syarat: a. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian; dan c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat Penyesuaian.

Pasal 4

Koreksi

Prosedur Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia terdiri atas: a. pengumuman pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Hak Asasi Manusia; b. pengusulan PNS pada Instansi Pembina, Instansi Pengguna dan Unit Kerja; c. seleksi administrasi dan/atau uji kompetensi; d. pemberian rekomendasi/sertifikat berdasarkan hasil uji kompetensi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian kepada Instansi Pemerintah dan Unit Kerja. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan paling sedikit memuat: a. persyaratan pengangkatan; b. dokumen administrasi yang diperlukan; dan c. jadwal dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 7

(1) Seleksi administrasi dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sebagai tahapan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian. (2) Seleksi administrasi dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi. (3) Tim seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pejabat dan/atau pegawai dari unsur kepegawaian dan unsur teknis serta dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina. (4) Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya. (5) Tim seleksi administrasi pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dengan susunan, meliputi: a. ketua; b. sekretaris; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan jumlah ganjil. (5) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: a. memeriksa rekapitulasi data daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian; b. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dan Unit Kerja; d. memeriksa dan mengidentifikasi kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; dan e. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia Kementerian.

Pasal 8

(1) Proses seleksi administrasi oleh tim seleksi Administrasi dilakukan pada jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan. (2) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil seleksi kepada pejabat tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan, dan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Unit Kerja melalui laman resmi Kementerian. (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi PNS yang mengikuti Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia yang telah lulus seleksi administrasi dilakukan Uji Kompetensi. (4) PNS yang mengikuti Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (5) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh melalui Uji Kompetensi. (6) Uji Kompetensi Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan metode Uji Kompetensi Teknis, Uji Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural.

Pasal 9

(1) Metode Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan dengan: a. tes tertulis; b. wawancara teknis; dan/atau c. portofolio. (2) Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pilihan ganda diujikan paling sedikit 100 (seratus) soal dan/atau berupa uraian esai paling sedikit 1 (satu) soal kompetensi teknis dengan materi teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan media komputer dalam jaringan yang difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian; (4) Wawancara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan wawancara tatap muka atau secara daring; (5) Uji portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: 1. verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian yang diajukan oleh Instansi Pengguna; 2. Dokumen Portofolio bukti kerja yang harus dipenuhi dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E. 3. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian; 4. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; 5. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Metode Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan assessment center dan/atau metode penilaian lainnya; (2) assessment center sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi: a. metode Sederhana yang digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan pelaksana, pengawas; b. metode Sedang yang digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan administrator di Instansi Pemerintah. (3) Metode penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya untuk paling tinggi jabatan administrator; (4) Metode Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ditentukan oleh pejabat fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Materi Uji Kompetensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan materi uji yang terdiri atas: a. Kompetensi Teknis di bidang teknis Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; b. Kompetensi Manajerial, dengan nama kompetensi yang terdiri atas: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan; dan c. Kompetensi Sosial Kultural dengan nama kompetensi yaitu perekat bangsa. (6) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diujikan sesuai dengan level kompetensi berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia

Pasal 11

(1) Tim uji kompetensi ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian; (2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan: a. Tim uji kompetensi teknis terdiri dari pejabat dan/atau pegawai dari unsur kepegawaian dan unsur teknis serta dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina; b. Tim uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terdiri atas para asesor sumber daya manusia aparatur; (3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki keahlian dan kemampuan (kompetensi) untuk melaksanakan pengujian kompetensi; dan b. dapat aktif melakukan penilaian. (4) Tim uji kompetensi menyampaikan hasil uji kepada pejabat tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian untuk diumumkan dan diproses lebih lanjut. (5) Kelulusan Uji Kompetensi meliputi: a. hasil penilaian uji kompetensi menjadi dasar penentuan kelulusan peserta untuk dapat dipertimbangkan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian; b. hasil Uji Kompetensi ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah pelaksanaan Uji Kompetensi; atau c. PNS yang lulus uji kompetensi diterbitkan sertifikat dan/atau rekomendasi kelulusan.

Pasal 12

(1) Pemberian Rekomendasi/ Sertifikat Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Bagi PNS yang lulus uji kompetensi Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia diberikan rekomendasi/ sertifikat untuk dapat digunakan sebagai syarat dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian, sesuai format tercantum dalam lampiran huruf F; (2) Rekomendasi/ sertifikat hasil uji kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian.

Pasal 13

Masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia;

Pasal 14

Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian.

Pasal 15

Koreksi

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan dan diberikan angka kredit sesuai dengan angka kredit Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia dan angka kredit dasar. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia dalam masa Penyesuaian ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (3) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian diberikan Angka Kredit yang ditetapkan dari Angka Kredit Penyesuaian sesuai pada lampiran huruf I. (4) Angka Kredit penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan. (5) Rekomendasi Angka Kredit Penyesuaian yang diterbitkan Instansi Pembina diberikan berdasarkan Penetapan Angka Kredit PNS yang bersangkutan yang ditetapkan oleh atasan langsung. (6) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan ketentuan: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Pasal 16

(1) Bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang III/a, masa kerja dalam pangkat dihitung sejak Calon PNS. (2) Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian. (3) Selain itu, PNS diberikan tambahan Angka Kredit Dasar terdapat pada lampiran huruf J. (4) Angka Kredit sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) dan pada ayat (4), berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia. (5) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir. (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh PPK sebagaimana format pada lampiran huruf G. (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Kepala Badan Kepegawaian Negara; d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; e. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan f. Pejabat lain yang dianggap perlu (8) Angka kredit yang diperoleh dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Analis Keimigrasian, dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Instansi Pengguna dan Unit Kerja wajib melaporkan hasil pengangkatan dan pelantikan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian dan bezetting Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia setelah pelantikan kepada Menteri sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf H. (2) Bezetting Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia merupakan jumlah PNS yang sudah dilantik dan berkedudukan sebagai Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia pada masing-masing jenjang. (3) Laporan hasil pengangkatan, pelantikan, dan bezetting PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian ditembuskan kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 19

Koreksi

(1) PNS yang telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui Penyesuaian sebelum masa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian berakhir, mengalami: a. kenaikan pangkat; b. Penyesuaian pendidikan; dan/atau c. penambahan masa kerja, yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan Angka Kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia sampai dengan batas waktu pelaksanaan Penyesuaian berakhir dengan melampirkan salinan SK Pangkat terakhir. (2) PNS yang telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui Penyesuaian kemudian mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia dan wajib menyampaikan salinan SK Pangkat terakhir. (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ingin diangkat dalam pangkat yang baru dengan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkatnya, maka wajib mengikuti uji kompetensi ulang. (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyampaikan salinan SK Pangkat terakhir dan tetap ingin diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian, maka rekomendasi yang telah terbit dengan data kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya. (5) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Instansi Pengguna atau Unit Kerja kepada Instansi Pembina dengan melampirkan salinan Penetapan Angka Kredit yang ditandatangani atasan langsung berdasarkan pangkat yang baru.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2025 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Œ NATALIUS PIGAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN Berikut adalah format dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. A. Surat Permohonan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia KOP SURAT INSTANSI Tempat ….. Tanggal ….. Nomor : ……………………... Lampiran : ……………………… Sifat : ……………………… Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian Yth. Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor … Tahun … tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian dengan daftar nama sebagaimana terlampir. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan, kami lampirkan pula dokumen administrasi sebagai berikut: 1. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS; 2. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 3. salinan surat keputusan pangkat terakhir; 4. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 5. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; 6. salinan ijazah pendidikan dan transkrip nilai terakhir sesuai kualifikasi; 7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani; 8. salinan Penetapan Angka Kredit yang ditandatangani oleh atasan langsung; 9. daftar riwayat pekerjaan; 10. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah atau Unit Kerja yang didalamnya menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan: a. memiliki integritas dan moralitas; b. bersedia diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Hak Asasi Manusia; c. memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia paling singkat 2 (dua) tahun; d. bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi; dan e. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia secara aktif. 11. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah atau Unit Kerja yang didalamnya menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan: a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; d. pada saat pengangkatan sebagai Calon PNS, bukan dari formasi jabatan fungsional. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. (Menteri/Kepala Daerah/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah/ Pimpinan Unit Kerja) NAMA JELAS DAN GELAR Tembusan: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Lampiran Surat … Nomor : Tanggal : DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIUSULKAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN (Menteri/Kepala Daerah/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah/ Pimpinan Unit Kerja) NAMA JELAS DAN GELAR No Nama Lengkap, Gelar dan NIP Pangkat/ Gol. Ruang TMT Pangkat Masa dalam Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja/ Instansi Jenjang Jabatan yang diusulkan Keterangan 1. … tahun … bulan 2. 3. dst B. Format Daftar Riwayat Pekerjaan DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN 1. Data Pribadi 1. Nama lengkap : 2. NIP : 3. Pangkat/Golongan Ruang : 4. TMT Pangkat : 5. Tempat dan tanggal lahir : 6. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan * 7. Instansi : 8. Alamat rumah : : Kode Pos: 9. No. Telepon : Rumah: Kantor: HP: 10. E-mail : 2. Pendidikan NO. JENJANG NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI JURUSAN/ PROGRAM STUDI TAHUN LULUS 1 2 3 4 5 3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri NO. NAMA KURSUS/ PELATIHAN LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN TEMPAT KURSUS/PELATIHAN TAHUN 1 2 3 4 5 4. Riwayat Jabatan NO. NAMA JABATAN ESELON/ JENJANG NOMOR KEPUTUSAN TMT JABATAN URAIAN TUGAS JABATAN 1 2 3 4 5 6 Pas foto 3 x 4 5. Tanda Jasa/Penghargaan NO. NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN NOMOR KEPUTUSAN TAHUN PEROLEHAN INSTANSI YANG MEMBERIKAN 1 2 3 4 5 6. Pengalaman Kerja Analisis di Bidang Hak Asasi Manusia NO. PEKERJAAN/KEGIATAN ANALISIS BIDANG HAK ASASI MANUSIA JABATAN TAHUN 1 2 3 4 Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala Tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina. (tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang membuat, NAMA JELAS DAN GELAR NIP C. Surat Pernyataan Dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Membidangi Kepegawaian Pada Instansi Pemerintah Atau Unit Kerja KOP SURAT INSTANSI SURAT PERNYATAAN Nomor ……………………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah atau Unit Kerja) NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: (Jika personal format seperti dibawah ini) Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : (Jika kolektif format seperti dibawah ini) 1. memiliki integritas dan moralitas; 2. bersedia diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Hak Asasi Manusia; 3. memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia paling singkat 2 (dua) tahun; 4. bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi; dan 5. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia secara aktif. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang membuat keterangan, (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian) NAMA JELAS DAN GELAR NIP No Nama Lengkap, Gelar dan NIP Pangkat/ Gol. Ruang TMT Pangkat Masa dalam Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja/ Instansi Jenjang Jabatan yang diusulkan Keterangan 1. … tahun … bulan 2. dst D. Surat Keterangan Dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Membidangi Kepegawaian Pada Instansi Pemerintah Atau Unit Kerja KOP SURAT INSTANSI SURAT KETERANGAN NOMOR ...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah atau Unit Kerja) NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: (Jika personal format seperti dibawah ini) Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : (Jika kolektif format seperti dibawah ini) 1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang membuat keterangan, (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian) NAMA JELAS DAN GELAR NIP No Nama Lengkap, Gelar dan NIP Pangkat/ Gol. Ruang TMT Pangkat Masa dalam Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja/ Instansi Jenjang Jabatan yang diusulkan Keterangan 1. … tahun … bulan 2. dst E. Formulir Penilaian Portofolio FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO 1. Data Pribadi 1. Nama lengkap : 2. NIP : 3. Usia : 4. Masa Kerja : 5. Pangkat/Golongan Ruang : 6. TMT Pangkat : 7. Jabatan : 8. Pendidikan Terakhir : 9. Jurusan/Program Studi : 10. Instansi : 11. Unit Kerja : 2. Instrumen Portofolio No. Jabatan Uraian Tugas Waktu Pelaksanaan Bukti Dukung*) 1 2 3 4 5 *) Bukti dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan/ Bukti kerja lainnya yang sesuai dengan Hasil Kerja/Output Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia. Demikian Formulir Penilaian Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Atasan Langsung, NAMA JELAS DAN GELAR NIP. (tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang membuat pernyataan, NAMA JELAS DAN GELAR NIP. Pas foto 3 x 4 F. Format Surat Rekomendasi Proses Penyesuaian KOP SURAT INSTANSI Nomor : Jakarta, …………… Sifat : Lampiran : Hal : Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Nomor … tanggal … hal Pelaksanaan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui Penyesuaian dan berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi .... / Pimpinan Unit Kerja pada Unit Kerja ...... , bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen administrasi usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia; 2. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah mengikuti seleksi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia dengan rekomendasi sebagaimana terlampir; 3. Batas waktu pelantikan dilaksanakan sampai dengan…….. Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal, ………………………………….. Tembusan: 1. Menteri Hak Asasi Manusia; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Badan Kepegawaian Negara; dan 4. Arsip. Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Nomor : Tanggal : DAFTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN A. KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kementerian/Lembaga … a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia 2. Dst….. a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia B. PEMERINTAH PROVINSI 1. Provinsi a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan 2. Dst….. a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia C. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1. Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia 2. Dst….. a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal, ................................................................. No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Tidak Diberikan Rekomendasi Pertama Muda Madya No. Nama/NIP Pangkat Jabatan Yang Diusulkan Jabatan Yang Direkomendasikan Angka Kredit Kumulatif Keterangan G. Format Keputusan (KOP SURAT INSTANSI) KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) NOMOR: ………………………………… TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang : a. bahwa PNS sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia melalui penyesuaian; b. bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri/ Pimpinan LPNK/Gubernur/Bupati/Wali kota*); Mengingat 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6897); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6477); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 230 ); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 54); 5. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor …); MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut berikut ini: Nama :…………………………… NIP :…………………………… Pangkat/Gol.Ruang :…………………………… TMT : ………………………….. Unit Kerja : ………………………….. dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia jenjang ……………. Dengan angka kredit sebesar … (… ). KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Analis Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. KETIGA : ……………………………………………………… **) KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal … ***), dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Hak Asasi Manusia; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; 6. Pejabat lain yang dianggap perlu; dan 7. Pertinggal. Ditetapkan di ………………………... pada tanggal …………………………. MENTERI/PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA *) Nama Jelas *) Coret yang tidak perlu dan disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menandatangani **) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu. ***) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. H. Format Laporan Hasil Pengangkatan, Pelantikan, dan Bezetting PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia LAPORAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN BEZETTING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA OLEH INSTANSI PEMERINTAH KEPADA INSTANSI PEMBINA A. Laporan Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Melalui Penyesuaian No Nama Lengkap NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan TMT Jabatan Unit Kerja/ Instansi No. SK Pengangkatan Ket B. Laporan Bezetting Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia Pasca Pelantikan No Nama Lengkap NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan TMT Jabatan Unit Kerja/ Instansi No. SK Pengangkatan Jenjang Jabatan Ket (tempat, tanggal, bulan, tahun) PyB, NAMA JELAS DAN GELAR NIP. I. Tabel Angka Kredit Penyesuaian No Golongan Ruang Ijazah/STTB yang Setingkat Angka Kredit Kenaikan Pangkat Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang < 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun/ Lebih 1 III/a Sarjana (S1)/ Diploma IV 50 3 18 28 38 47 2 III/b Sarjana (S1)/ Diploma IV 50 3 18 28 38 47 Magister (S2) 50 4 19 29 39 48 3 III/c Sarjana (S1)/ Diploma IV 100 5 35 55 75 95 Magister (S2) 100 6 36 56 76 96 Doktor (S3) 100 7 37 57 77 97 4 III/d Sarjana (S1)/ Diploma IV 100 5 35 55 75 95 Magister (S2) 100 6 36 56 76 96 Doktor (S3) 100 7 37 57 77 97 5 IV/a Sarjana (S1)/ Diploma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 6 IV/b Sarjana (S1)/ Diploma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 7 IV/c Sarjana (S1)/ Diploma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 J. Tabel Tambahan Angka Kredit Dasar Kategori Jenjang Golongan Ruang Angka Kredit Keahlian Ahli Madya IV/c 300 IV/b 150 IV/a 0 Ahli Muda III/d 100 III/c 0 Ahli Pertama III/b 50 III/a 0 K. Tabel Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia No. Nama Kompetensi Level Kompetensi Analis Hak Asasi Manusia Ahli Pertama Analis Hak Asasi Manusia Ahli Muda Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya 1 Integritas 2 3 4 2 Kerja Sama 2 3 4 3 Komunikasi 2 3 4 4 Orientasi pada Hasil 2 3 4 5 Pelayanan Publik 2 3 4 6 Pengembangan Diri dan Orang Lain 2 3 4 7 Mengelola Perubahan 2 3 4 8 Pengambilan Keputusan 2 3 4 9 Perekat Bangsa 2 3 4 10 Kompetensi Teknis 2 3 4 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. NATALIUS PIGAI

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20