PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PERMEN Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 4

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan terhadap: a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. pemerintah kabupaten/kota; dan c. masyarakat. (3) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. tingkat capaian perkembangan anak; b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini; c. kualitas proses pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini; d. kualitas pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini. (4) Tingkat capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap capaian tumbuh kembang anak usia dini secara holistik sesuai dengan tingkat usianya. (5) Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil pengukuran terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial ekonomi, dan kelompok gender terkait partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dalam satuan pendidikan yang terakreditasi. (6) Kualitas proses pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan hasil pengukuran terhadap: a. perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif; b. pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini; c. muatan pengembangan anak usia dini yang selaras dengan kurikulum; dan d. asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. (7) Kualitas pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan hasil pengukuran terhadap: a. kemitraan antara satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan orang tua/wali dan masyarakat; b. dukungan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan; dan c. perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan. Jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. (2) Data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. data yang dikelola oleh Kementerian; b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini; dan c. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Pasal 7

(1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar bagi Menteri untuk MENETAPKAN profil pendidikan. (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini. (3) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. profil pendidikan daerah; dan b. profil pendidikan nasional.

Pasal 8

(1) Profil pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan b. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai: a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah. (3) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan profil mengenai: a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat nasional.

Pasal 10

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai landasan dalam: a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan b. penetapan rapor pendidikan.

Pasal 11

(1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian. (2) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapor pendidikan daerah; dan b. rapor pendidikan nasional. (3) Rapor pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada masing-masing daerah. (4) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja: a. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 12

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 diakses melalui laman Kementerian.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam bentuk: a. asesmen nasional; dan b. analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. (2) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. data yang dikelola oleh Kementerian; b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; dan c. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 15

(1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar bagi Kementerian untuk MENETAPKAN profil pendidikan. (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (3) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. profil Satuan Pendidikan; b. profil program pendidikan kesetaraan; c. profil pendidikan daerah; dan d. profil pendidikan nasional.

Pasal 16

Profil Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Profil program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh program kesetaraan.

Pasal 18

(1) Profil pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan b. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai: a. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah. (3) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan profil mengenai: a. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan b. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 19

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di tingkat nasional.

Pasal 20

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai landasan dalam: a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan b. penetapan rapor pendidikan.

Pasal 21

(1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian. (2) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapor satuan pendidikan; b. rapor program pendidikan kesetaraan; c. rapor pendidikan daerah; dan d. rapor pendidikan nasional. (3) Rapor satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja satuan pendidikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing satuan pendidikan. (4) Rapor program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja program pendidikan kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing program pendidikan kesetaraan. (5) Rapor pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing daerah. (6) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja: a. Satuan Pendidikan; b. program pendidikan; c. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan d. kementerian yang menyelenggarakan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 22

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 diakses melalui laman Kementerian.

Pasal 23

(1) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dirancang dan dikembangkan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan bersama unit kerja lain yang terkait. (2) Perancangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan indikator profil pendidikan; b. evaluasi indikator profil pendidikan; dan c. penyusunan desain platform digital profil pendidikan. (3) Pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengumpulan dan penyiapan data; b. penyusunan kategorisasi dan penilaian data; dan c. pengembangan platform digital profil pendidikan. (4) Hasil pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat nasional.

Pasal 10

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai landasan dalam: a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan b. penetapan rapor pendidikan.

Pasal 11

Pasal 12

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 diakses melalui laman Kementerian.

BAB Ketiga

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pasal 13

Koreksi

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh: a. Satuan Pendidikan; b. program pendidikan kesetaraan; c. kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan d. Pemerintah Daerah. (3) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik; b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan; c. kualitas dan relevansi proses pembelajaran; d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan Peserta Didik dalam hal: a. literasi; b. numerasi; dan c. karakter. (5) Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil pengukuran terhadap: a. pengurangan kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial ekonomi, dan kelompok gender terkait partisipasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan b. kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. (6) Kualitas dan relevansi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan hasil pengukuran terhadap: a. kualitas pembelajaran; b. refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru; c. kepemimpinan instruksional; d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran; e. iklim keamanan sekolah; f. iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah; dan g. keselarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja. (7) Kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan hasil pengukuran terhadap: a. keterlibatan warga sekolah; b. pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu; dan c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan penggunaan anggaran. (8) Jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Profil Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di tingkat nasional.

Pasal 20

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai landasan dalam: a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan b. penetapan rapor pendidikan.

Pasal 21

Pasal 22

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 diakses melalui laman Kementerian.

BAB III

EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Koreksi

(1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program pendidikan. (2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah. (3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (4) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan. (5) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan: a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan daerah; dan b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan. (6) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui: a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan daerah; b. analisis terhadap data sekunder lain; c. pengumpulan data lebih lanjut; dan d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya. (7) Dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (8) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 25

Koreksi

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimanfaatkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

(1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pasal 27

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dimanfaatkan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan untuk perencanaan program peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 28

(1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk: a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan; b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan c. melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui: a. kajian lebih lanjut terhadap profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan; b. kajian terhadap hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; c. analisis terhadap data sekunder lain; d. pengumpulan data lebih lanjut; dan e. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lain. (3) Dalam melakukan pemanfaatan hasil Evaluasi Sistem Pendidikan, Satuan Pendidikan didampingi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat penyelenggara pendidikan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30