PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan

PERMEN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan pembiayaan anggaran, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. 2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Pembiayaan adalah Anggaran Pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa dana pengembangan pendidikan nasional. 4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 7. Deputi yang Membidangi Pendidikan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pendidikan di Kementerian Perencanaan. 8. Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pendanaan pembangunan di Kementerian Perencanaan. 9. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja kementerian/lembaga. 10. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga menyampaikan usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan melalui proses penyusunan Renja K/L kepada Deputi yang Membidangi Pendidikan. (2) Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan. (4) Berdasarkan hasil penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan rapat koordinasi penyusunan pagu pada Anggaran Pendidikan. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat pada (4) melibatkan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan berikut dengan masing-masing unit eselon I dan unit eselon II.

Pasal 6

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan minimal pada saat: a. penyusunan rancangan pagu indikatif atau rancangan awal Renja K/L; b. penyusunan rancangan pagu anggaran atau rancangan Renja K/L; dan c. penyusunan Renja K/L berdasarkan surat bersama pagu anggaran atau pemutakhiran rancangan Renja K/L. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan. (3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan untuk digunakan dalam penyusunan pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat perluasan dan/atau pengurangan pemanfaatan Anggaran Pendidikan pada tahun perencanaan dan/atau tahun pelaksanaan, kementerian/lembaga mengajukan usulan kepada Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan menyelenggarakan rapat penelaahan khusus di luar rapat koordinasi dengan melibatkan kementerian/lembaga pengusul, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (3) Rapat penelaahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan kepada pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan di lingkungan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/ lembaga pengguna Anggaran Pendidikan.

Pasal 8

(1) Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan, Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan, dan deputi yang membidangi pengembangan regional bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan melalui dana alokasi khusus berdasarkan arah kebijakan TKD. (2) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Pasal 9

(1) Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan melalui dana alokasi umum dan dana bagi hasil berdasarkan arah kebijakan TKD. (2) Koordinasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Pasal 10

(1) Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan, Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan, dan deputi yang membidangi ekonomi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan terhadap Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan dengan rencana kerja pemerintah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat

Pasal 5

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga menyampaikan usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan melalui proses penyusunan Renja K/L kepada Deputi yang Membidangi Pendidikan. (2) Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan. (4) Berdasarkan hasil penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan rapat koordinasi penyusunan pagu pada Anggaran Pendidikan. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat pada (4) melibatkan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan berikut dengan masing-masing unit eselon I dan unit eselon II.

Pasal 6

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan minimal pada saat: a. penyusunan rancangan pagu indikatif atau rancangan awal Renja K/L; b. penyusunan rancangan pagu anggaran atau rancangan Renja K/L; dan c. penyusunan Renja K/L berdasarkan surat bersama pagu anggaran atau pemutakhiran rancangan Renja K/L. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan. (3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan untuk digunakan dalam penyusunan pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat perluasan dan/atau pengurangan pemanfaatan Anggaran Pendidikan pada tahun perencanaan dan/atau tahun pelaksanaan, kementerian/lembaga mengajukan usulan kepada Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan menyelenggarakan rapat penelaahan khusus di luar rapat koordinasi dengan melibatkan kementerian/lembaga pengusul, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (3) Rapat penelaahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan kepada pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan di lingkungan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/ lembaga pengguna Anggaran Pendidikan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13