PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

PERMEN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

DEKONSENTRASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh GWPP; b. daerah memiliki pelaksana yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan; c. daerah memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan dekonsentrasi; dan d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah. (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan teknis terhadap: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan berupa: a. program pengelolaan perikanan dan kelautan; dan b. program dukungan manajemen.

Pasal 4

Rincian sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan kepada GWPP dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.

Pasal 6

Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 7

(1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraaan Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri. (2) Menteri mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraaan Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaporan Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 8

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program Dekonsentrasi Kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Gubernur menyusun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan /atau daerah kabupaten/kota; b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan; d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; e. memperhatikan karakteristik daerah; f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan g. bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 11

Pasal 12

Rincian sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat.

Pasal 14

Penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 15

(1) Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri setelah melaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri, dengan tembusan kepada GWPP. (3) Menteri berdasarkan laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada PRESIDEN. (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 17

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota menyusun: a. tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan; dan b. pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. (3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan gubernur dan/atau keputusan bupati/wali kota. (4) Peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan gubernur dan/atau keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran berikutnya.

(1) Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa program: a. nilai tambah dan daya saing industri; b. kualitas lingkungan hidup; c. pengelolaan perikanan dan kelautan; dan d. dukungan manajemen. (2) Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan: a pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan b pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan. (3) Program kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. (4) Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan: a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan; b. pengelolaan pelabuhan perikanan; c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan; d. pengelolaan sumber daya ikan; e. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan; f. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; g. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan; h. logistik hasil kelautan dan perikanan; i. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; j. pemantauan, operasi armada dan infrastruktur pengawasan; k. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; l. pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan m. perencanaan ruang laut. (5) Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan: a. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; b. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; c. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; d. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan e. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (6) Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota berupa kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22