PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

PERMEN Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYUSUNAN DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan: a. perhitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 8

(1) Aspek perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. Objek Kerja; dan b. SKR. (2) Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah Perusahaan Negara yang ditetapkan pada tingkat unit kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN. (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.

Pasal 9

(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan melalui pendekatan Objek Kerja dengan memperhatikan SKR penyelesaian kegiatan dan Beban Kerja. (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN melalui pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN berdasarkan Objek Kerja, volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN; c. Nilai SKR dan persentase kontribusi telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini. (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dengan pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11