PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 8. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan Penyidikan. 9. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 10. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengn prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.

BAB VII

MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 13

Koreksi

(1) Gubernur dapat melakukan mutasi PPNS dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier. (2) Mutasi PPNS dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan. (4) Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. perubahan struktur perangkat Daerah; b. mutasi PPNS dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah yang lain; c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama. (5) Kepala perangkat daerah mengajukan permohonan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen : a. keputusan mengenai pengangkatan sebagai PPNS; b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terkhir;dan c. pas foto ukuran 4 x 6 latar belakang merah.

Pasal 14

(1) Gubernur mengusulkan pemberhentian PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan. (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS;dan b. kartu tanda pengenal PPNS. (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai PNS; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau c. atas permintaan sendiri secara tertulis. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Gubernur mengusulkan pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir. (3) PPNS yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi: a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;atau b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

BAB XII

Pasal 22

Pasal 23