PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilaksanakan kepada : a. nelayan kecil; b. nelayan buruh; c. pembudidaya ikan kecil; d. petambak garam kecil; dan e. pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 6

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada : a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan; b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah; c. potensi lahan dan air; d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan Daerah; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebutuhan sarana dan prasarana; g. kelayakan teknis dan ekonomis; h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah; i. tingkat pertumbuhan ekonomi; j. jumlah nelayan, Pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar, dan petambak garam; dan k. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata. (3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari : a. rencana pembangunan Daerah; dan b. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyediaan prasarana; b. kemudahan memperoleh sarana; c. kemudahan pelayanan perizinan; d. jaminan kepastian usaha; e. jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha; f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan h. fasilitasi bantuan hukum. (3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kerjasama dan kemitraan usaha; d. kemudahan akses teknologi, dan informasi; e. penguatan kelembagaan; dan f. regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 15

(1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

BAB I

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB I

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Pasal 64

BAB VIII

Pasal 65

BAB IX

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

BAB X

Pasal 69

Pasal 70

BAB XI

Pasal 71

BAB XII

Pasal 72

Pasal 73