Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELA...

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur kegiatan meliputi: a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman; b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi : a. jaringan air minum; b. drainase dan selokan; c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; d. sumur resapan; e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; f. alat pemadam api ringan; g. pompa kebakaran portabel; h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi : a. jalan pemukiman; b. jalan poros Kelurahan; dan/atau c. sarana prasarana transportasi lainnya. (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi : a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau c. sarana prasarana kesehatan lainnya. (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi : a. taman bacaan masyarakat; b. bangunan pendidikan anak usia dini; c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi : a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; b. keluarga berencana; c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi : a. penyelenggaraan pelatihan kerja; b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi : a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi : a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi : a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya. (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi : a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara. (5) Bentuk dan format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan urusan dan/atau pelimpahan Wali Kota kepada Camat.

Pasal 9

Koreksi

Alokasi anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari Pendapatan dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dan DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam DPA kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan. (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

Pasal 12

Koreksi

(1) Wali Kota MENETAPKAN Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan. (3) Wali Kota MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD. (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Wali Kota dapat MENETAPKAN pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) MENETAPKAN pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) dari unsur aparatur di Kecamatan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe lll atau Swakelola Tipe lV sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 14

Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 15

Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 18

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Koreksi

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme uang persediaan, tambahan uang, dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pada saat DAU Tambahan diterima di Kas Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan piutang Pendapatan DAU Tambahan-Laporan Operasional. (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran. (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi. (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional. (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 20

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempedomani Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 21

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA. (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),meliputi : a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek; c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester. (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk : a. semester I (satu) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli b. semester II (dua) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari. (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat. (7) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Provinsi Banten sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

Koreksi

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya pada Camat. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat. (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 11 April 2019 WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 11 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 11 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BERITA ACARA MUSYAWARAH Pada hari........ tanggal...... bulan...... tahun............. bertempat di Kelurahan …………. Kecamatan …………… Kota Tangerang telah diselenggarakan musyawarah kegiatan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dipimpin oleh …………. Unsur yang hadir dalam rapat musyawarah kegiatan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yaitu : 1. …………………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………………………. 3. dst. Berdasarkan hasil rapat musyawarah sebagaimana tersebut di atas, telah disepakati beberapa usulan masyarakat yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yaitu : a. ……………………………………………………………………………………………… b. ……………………………………………………………………………………………… c. dst. 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu : a. ……………………………………………………………………………………………… b. ……………………………………………………………………………………………… c. dst. Demikian berita acara hasil musyawarah kegiatan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dibuat dan ditandatangani sebagaimana mestinya. Tangerang, ….………………….. . Kepala Kelurahan ………………… Kecamatan……………………………… ………………………………………… NIP. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan …………..... ………………………………………… Mengetahui : Camat Kecamatan ………………… ………………………………………… NIP. Terlampir : a. Surat undangan rapat; b. Daftar hadir peserta rapat; c. Notulen rapat; d. Foto-foto dokumentasi. B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERITA ACARA SERAH TERIMA Pada hari........ tanggal...... bulan...... tahun............. bertempat di Kelurahan ………………….. Kecamatan ………………… Kota Tangerang yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : …………………………………………………………………………….. Jabatan : Lurah …………………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan ……............yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Nama : …………………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………………….., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut : No. Nama Barang Jumlah Nilai (Rp) Keterangan 1 2 dst Selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. . PIHAK PERTAMA Lurah ……………………. ………………………………………… NIP. PIHAK KEDUA Penerima, ………………………………………… Mengetahui : Camat Kecamatan …………………… ………………………………………… NIP. C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Kabupaten/Kota : Kecamatan/Kode Wilayah : Kelurahan/Kode Wilayah : Semester : Tahun Anggaran : NO URAIAN OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA % CAPAIAN OUTPUT TENAGA KERJA (Orang) DURASI (Hari) UPAH (Rp) KET VOLUME SATUAN (Rp) % (Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) =(8)/(5) (10) (11) (12) (13) (14) 1 A.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1. Kegiatan 1 ………. 2. Kegiatan 2 ………. NO URAIAN OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA % CAPAIAN OUTPUT TENAGA KERJA (Orang) DURASI (Hari) UPAH (Rp) KET VOLUME SATUAN (Rp) % (Rp) % 3. Dst….. B.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1. Kegiatan 1 ………. 2. Kegiatan 2 ………. 3. Dst….. Jumlah Total Mengetahui, Lurah selaku KPA TTD Nama Jelas NIP Tanggal, Bendahara Pengeluaran Pembantu TTD Nama Jelas NIP Petunjuk Pengisian: NOMOR URAIAN 1 Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan 2 Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan 3 Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500 4 Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter 5 Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran 6 Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi 7 Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran 8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi 9 Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa 10 Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100% 11 Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan 12 Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan) WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd ARIEF R. WISMANSYAH

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24