Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN D...

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A; b. Sekretariat DPRD dengan Tipe B; c. Inspektorat dengan Tipe A; d. Dinas Daerah yang meliputi: 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Satpol PP dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 7. Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 10. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12. Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian; 14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perindustrian; 15. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha; 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 19. Dinas Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. e. Badan yang meliputi: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan bencana; dan 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; f. Kecamatan yang meliputi: 1. Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; 2. Kecamatan Jebres dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; 3. Kecamatan Laweyan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; 4. Kecamatan Pasarkliwon dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; dan 5. Kecamatan Serengan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya. (3) Bagan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas: a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya pada kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. (3) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan. (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 8

Koreksi

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya. (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertangungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Walikota.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru; b. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru; c. Peralihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan dokumen paling lama bulan Juni 2022 berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan d. Setiap tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini menjadi tugas fungsi dan wewenang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Perangkat Daerah.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 September 2021 WALIKOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA Diundangkan di Surakarta pada tanggal 27 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (8-220/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA ENNY ROSANA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11