PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PERDA Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Bogor. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 10. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut perpindahan PNS adalah alih jenis tugas/kepegawaian yang dilakukan untuk kepentingan kapasitas PNS atau sebab lainnya dari suatu instansi ke instansi lain, baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor maupun antar instansi pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi maupun antar provinsi. 11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Baperjakat Kota Bogor. 12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 13. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Bogor. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 10. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut perpindahan PNS adalah alih jenis tugas/kepegawaian yang dilakukan untuk kepentingan kapasitas PNS atau sebab lainnya dari suatu instansi ke instansi lain, baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor maupun antar instansi pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi maupun antar provinsi. 11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Baperjakat Kota Bogor. 12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 13. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.

BAB IV

PERPINDAHAN KE LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 7

Koreksi

Perpindahan PNS ke luar lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Persyaratan khusus perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut: a. telah melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. PNS yang menduduki jabatan fungsional dan/atau memiliki kompetensi tertentu, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan apabila formasi untuk kompetensi tersebut tetap terpenuhi; c. telah melaksanakan tugas paling kurang 5 (lima) tahun setelah selesai tugas belajar. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi PNS yang mengikuti tugas kedinasan suami/isteri sebagai PNS, Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA (TNI/Polri).

Pasal 9

(1) Tata cara perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu: a. pengajuan permohonan tertulis kepada pimpinan unit kerja; b. pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada Kepala Badan; c. Badan meneliti dan melakukan kajian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. apabila memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui pejabat yang berwenang mengajukan surat persetujuan/lolos butuh kepada Gubernur dengan tembusan kepada instansi yang dituju. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus disertai lampiran sebagai berikut: a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. salinan sah keputusan pengangkatan CPNS; c. salinan sah keputusan pengangkatan PNS; d. salinan sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir; e. salinan kartu pegawai; f. surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami/istri; g. salinan surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri; h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar; j. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perceraian; k. surat keterangan tidak mempunyai hutang piutang dari bendahara; l. surat pernyataan kesediaan untuk pemberhentian gaji terhitung mulai tanggal penetapan keputusan perpindahan; m. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan bagi pemangku jabatan struktural atau jabatan fungsional di luar jabatan fungsional kependidikan; n. melampirkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari jabatan struktural atau jabatan fungsional di luar jabatan fungsional kependidikan.

BAB V

PERPINDAHAN KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 10

Koreksi

Perpindahan PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan serta memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Persyaratan khusus perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut: a. pangkat-golongan/ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I-III/b; b. usia paling tinggi pada saat menyampaikan permohonan 45 (empat puluh lima) tahun; c. lulus seleksi administrasi dan tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila: a. PNS yang bersangkutan memiliki kompetensi khusus dan/atau menduduki jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota; b. PNS yang bersangkutan turut serta tugas kedinasan suami/isteri sebagai PNS, TNI/Polri; c. dengan persetujuan PPK bagi PNS dengan pangkat-golongan/ruang lebih tinggi dari Penata Muda Tingkat I-III/b dan/atau usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun.

Pasal 12

(1) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengajuan permohonan tertulis kepada Wali Kota kecuali untuk tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan rekomendasi; b. Badan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan kajian; c. PNS yang lulus seleksi administrasi dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan, akan diikutsertakan dalam tes kesehatan; d. hasil tes kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Baperjakat; e. PNS yang mendapat persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang; f. PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan surat balasan penolakan dari pejabat yang berwenang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai lampiran-lampiran sebagai berikut: a. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; b. salinan sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir; c. salinan sah keputusan pengangkatan CPNS; d. salinan sah keputusan pengangkatan PNS; e. salinan sah kartu pegawai; f. salinan ijazah terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami/istri; i. salinan surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri; j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar; k. surat pernyataan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; l. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau sedang dalam proses peradilan dari Pengadilan Negeri setempat; m. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perceraian; n. surat keterangan tidak mempunyai hutang piutang dari bendahara; o. surat persetujuan mengikuti seleksi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; p. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural (bermeterai); dan q. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Daerah Kota (bermeterai); (3) Badan dapat melakukan pemeriksaan kinerja terhadap PNS yang mengajukan permohonan perpindahan melalui pemeriksaan rekam jejak secara langsung kepada pejabat yang berwenang di daerah asal.

Pasal 13

PNS diluar tenaga kependidikan dan disetujui perpindahannya ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota diangkat kembali dalam jabatan sesuai formasi.

Pasal 14

PNS yang mendapatkan surat balasan penolakan dapat mengajukan kembali permohonan perpindahan ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota pada tahun berikutnya.

BAB Ketiga

Tata Cara

Pasal 12

Koreksi

(1) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengajuan permohonan tertulis kepada Wali Kota kecuali untuk tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan rekomendasi; b. Badan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan kajian; c. PNS yang lulus seleksi administrasi dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan, akan diikutsertakan dalam tes kesehatan; d. hasil tes kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Baperjakat; e. PNS yang mendapat persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang; f. PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan surat balasan penolakan dari pejabat yang berwenang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai lampiran-lampiran sebagai berikut: a. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; b. salinan sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir; c. salinan sah keputusan pengangkatan CPNS; d. salinan sah keputusan pengangkatan PNS; e. salinan sah kartu pegawai; f. salinan ijazah terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami/istri; i. salinan surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri; j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar; k. surat pernyataan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; l. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau sedang dalam proses peradilan dari Pengadilan Negeri setempat; m. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perceraian; n. surat keterangan tidak mempunyai hutang piutang dari bendahara; o. surat persetujuan mengikuti seleksi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; p. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural (bermeterai); dan q. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Daerah Kota (bermeterai); (3) Badan dapat melakukan pemeriksaan kinerja terhadap PNS yang mengajukan permohonan perpindahan melalui pemeriksaan rekam jejak secara langsung kepada pejabat yang berwenang di daerah asal.

Pasal 13

PNS diluar tenaga kependidikan dan disetujui perpindahannya ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota diangkat kembali dalam jabatan sesuai formasi.

Pasal 14

PNS yang mendapatkan surat balasan penolakan dapat mengajukan kembali permohonan perpindahan ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota pada tahun berikutnya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17