PERDA

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KOTA BOGOR

PERDA Nomor 31 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 7. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan di Kota Bogor. 8. Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta Program JKN. 9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA yang telah membayar iuran. 11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 12. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. 13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. 14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 15. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. 16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib: a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan kesehatan yang diikutinya; dan b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar. (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data yang dilaporkan pekerja yang dipekerjakan; b. data upah yang sesuai dengan upah yang diterima pekerja; c. data kepesertaan dalam program jaminan kesehatan sesuai penahapan kepesertaan; dan d. perubahan data ketenagakerjaan. (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi: a. alamat perusahaan; b. kepemilikan perusahaan; c. kepengurusan perusahaan; d. jenis badan usaha; e. jumlah pekerja; f. data pekerja dan keluarganya; dan g. perubahan besarnya upah setiap pekerja. (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

(1) Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan. (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya; b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial kesehatan harus sesuai dengan penahapan kepesertaan; dan/atau c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya. (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. alamat rumah; b. jenis pekerjaan; dan c. jumlah anggota keluarga. (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 9

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 10

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota atas permintaan BPJS Kesehatan. (2) BPJS Kesehatan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota. (3) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada: a. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan kesehatan dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan b. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.

Pasal 11

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan kesehatan berupa IMB. (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KOTA BOGOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12