PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban : a. memberikan perlindungan petani: dan b. melaksanakan pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.

Pasal 23

Koreksi

(1) Perlindungan Petani, sebagalmaria dimaksud dalarll Pasal 22 huruf a berupa pemberianjaninan: a. harga komoditi yang menguntungkan; b. memperoleh sarana dan prasarana produksi; c. pemasaran hasil pertanian pokok; d. pengutanaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau e. kompensasi akibat gagal panen. (2) Kompensa§i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap: a. gagal panen yang disebabkan bencana alam; b. wabah hama, penyakit; dan c. puso yang tidak dapat dielakkan oleh Petani melalui keikutsertaan dalam asuransi pertanian. (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat pemcrintahan terendah. (4) Besamya kompensasi sebagainana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. penguatan kelembagaan petani; b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatankualitas sumber daya manusia; c. fasilitasi sumber pembiayaari/ permodalan., d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; e. fasilitasi pembentukan lembaga pembiayaan bagi petani; f. fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; 9. fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENIIDIRAN

Pasal 56

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan LF2B; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B; e. melakukari penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B; 9. menyuruh berhenti dan/atan melarang seseorang meninggalhan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan LraB; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB IV

BAB VI

Pasal 20

BAB IV

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

BAB XI

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB XII

Pasal 52

Pasal 53

BAB XIII

Pasal 54

BAB XIV

Pasal 55

BAB XV

Pasal 56

BAB XVI

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61