Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAE...

Pasal 24

9 Pasal24 Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. Pasal25 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Pasal26 (1) Dewan Pengawas bertugas : a melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum. (2) Dewan Pengawas wajib : a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. Pasal27 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1) mempunyai wewenang: a. menilai kineIja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM. Pasal28 (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak terdiri dari : a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. tantiem atau insentif kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal29 (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum. (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Bagian 10

Pasal 38

Koreksi

12 Pasal38 Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas: a. membantu DirekturjDirektur Utama daIam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengeIolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan; b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur j Direktur Utama; dan c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. Pasal39 (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal40 (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi. (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern. Pasal41 Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 43

Koreksi

13 Pasal43 Komite audit mempunyai tugas : a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. Memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; e. Melakukan identifIkasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Pasal44 (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern. BAB VlII SUSUNANORGANISASIDANTATAKERJA Pasal45 (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. (2) Penetapan susunan organisasi dan tata keIja Perumda Air Minum disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur. BABIX PEGAWAI Pasal46 Pegawai merupakan pekeIja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian keIja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakeIjaan. Pasal47 (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kineIja. (2) Direksi MENETAPKAN penghasilan pegawai sesuai rencana keIja dan anggaran Perumda Air Minum. (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas : a. gaji 14 a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. jasa produksi atau insentif peketjaan. Pasal48 Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal49 Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal50 Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Perusahaan dan/ atau Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX DANAPENSIUN Pasal51 (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Ketja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. (4) Tata cara dan mekanisme Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABXI RENCANABISNIS Pasal52 (1) Direksi bersamajajaran Perumda Air Minum wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)tahun. (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM. (3) Rencana 15 (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya; b. kondisi perusahaan saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program keIja. (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi. (5) Tata cara dan mekanisme Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABXII RENCANAKERJA DANANGGARAN

Pasal 53

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi bersarna jajaran Perumda Air Minum dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat rencana rind program kerja dan anggaran tahunan. (4) Tata cara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXIII KERJASAMA

Pasal 54

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan keIja sama dengan pihak lain. (2) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sarna daerah. (3) Pelaksanaan keIja sarna dilakukan oleh Direksi. (4) Tata cara dan mekanisme Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABXIV PELAPORAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

BAB Kesatu

Pasal 38

BAB Kedua

Pasal 43

Pasal 53

Pasal 54

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Kesatu

BAB Kedua