PERDA

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2020 tentang PEDOMAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN PADA KONDISI PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERDA Nomor 31 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnva disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah meniadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID- 19 yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19. 6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 8. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 9. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik INDONESIA. 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. 11. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, olahraga, resepsi pernikahan dan/atau kegiatan untuk kepentingan keluarga yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak, kesenian, komunitas dan/atau kelompok tertentu dan kegiatan lain yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak; 12. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati dengan cara fisik dan kimiawi; 13. Penyanitasi tangan yang selanjutnya disebut hand sanitizeradalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan penyebaran COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatandi area rumah ibadah; b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumahibadah; c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk Rumah Ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokolkesehatan; d. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di pintu masuk dan pintukeluar rumah ibadah; e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna Rumah Ibadah dengan suhu 37,5OC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah; f. menerapkan pembatasanJarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarakl meter; g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna Rumah Ibadah yangberkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkanpembatasanjaga jarak; h. mempersingkat waktupelaksanaanibadahtanpamengurangiketentuan kesempurnaan beribadah; i. memasangimbauanpenerapan protokolkesehatandi areaRumah Ibadah padatempat-tempatyangmudah terlihat; j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;dan k. memberlakukanpenerapan protokolkesehatan secara khusus bagijemaah tamuyangdatang dari luar lingkungan rumah ibadah. (3) Penanggungjawab Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol kesehatan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya paling lama 3 jam; f. tidak menghadirkan peserta atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang; g. penggunaan pengeras suara hanya diberlakukan di dalam tempat kegiatan; h. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19; i. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; j. menyediakan hand sanitizer; k. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); dan l. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib membuat Surat Pernyataan TanggungJawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempatpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

(1) Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol pencegahan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olahraga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung kegiatan olahraga selain pemain olahraga paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat olahraga; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. pelaksanaan kegiatan olahraga paling lama 3 (tiga) jam; e. dilarang menghadirkan peserta olahraga dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang; f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; g. memastikan peserta olahraga dan pengunjung kegiatan olahraga yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19; h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; i. menyediakan hand sanitizer; j. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); dan m. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggunjawab kegiatan olahraga wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol Kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari kepolisian setempatpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olah raga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait. (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini, kegiatan olah raga yang bersifat pribadi dan/atau rutin.

BAB Kesatu

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 4

Koreksi

(1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan penyebaran COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatandi area rumah ibadah; b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumahibadah; c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk Rumah Ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokolkesehatan; d. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di pintu masuk dan pintukeluar rumah ibadah; e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna Rumah Ibadah dengan suhu 37,5OC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah; f. menerapkan pembatasanJarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarakl meter; g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna Rumah Ibadah yangberkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkanpembatasanjaga jarak; h. mempersingkat waktupelaksanaanibadahtanpamengurangiketentuan kesempurnaan beribadah; i. memasangimbauanpenerapan protokolkesehatandi areaRumah Ibadah padatempat-tempatyangmudah terlihat; j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;dan k. memberlakukanpenerapan protokolkesehatan secara khusus bagijemaah tamuyangdatang dari luar lingkungan rumah ibadah. (3) Penanggungjawab Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

BAB Kedua

Kegiatan Keagamaan di Luar Rumah Ibadah

Pasal 5

Koreksi

(1) Perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau organisasi keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. mewajibkan menggunakan masker; b. menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer; c. jumlah peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah; d. menerapkan protokol kesehatan di area kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah; e. pelaksanaan kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling lama 3 (tiga) jam; f. tidak menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang; g. menerapkan jarak aman antar peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing); h. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat sarana prasarana kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan; i. melarang anak-anak dan orang lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko untuk mengikuti kegiatan;dan j. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan dengan tata cara protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan TanggungJawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

BAB Ketiga

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 6

Koreksi

(1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol kesehatan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya paling lama 3 jam; f. tidak menghadirkan peserta atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang; g. penggunaan pengeras suara hanya diberlakukan di dalam tempat kegiatan; h. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19; i. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; j. menyediakan hand sanitizer; k. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); dan l. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib membuat Surat Pernyataan TanggungJawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempatpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

BAB Keempat

Kegiatan Olah Raga

Pasal 7

Koreksi

(1) Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol pencegahan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olahraga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung kegiatan olahraga selain pemain olahraga paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat olahraga; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. pelaksanaan kegiatan olahraga paling lama 3 (tiga) jam; e. dilarang menghadirkan peserta olahraga dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang; f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; g. memastikan peserta olahraga dan pengunjung kegiatan olahraga yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19; h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; i. menyediakan hand sanitizer; j. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); dan m. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggunjawab kegiatan olahraga wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol Kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari kepolisian setempatpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olah raga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait. (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini, kegiatan olah raga yang bersifat pribadi dan/atau rutin.

(1) Perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau organisasi keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan COVID-19. (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. mewajibkan menggunakan masker; b. menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer; c. jumlah peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah; d. menerapkan protokol kesehatan di area kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah; e. pelaksanaan kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling lama 3 (tiga) jam; f. tidak menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang; g. menerapkan jarak aman antar peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing); h. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat sarana prasarana kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan; i. melarang anak-anak dan orang lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko untuk mengikuti kegiatan;dan j. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan dengan tata cara protokol pencegahan COVID-19. (3) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan TanggungJawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat. (4) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara. (5) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2020 tentang PEDOMAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN PADA KONDISI PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11