Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember. 4. Bupati adalah Bupati Jember. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Jember. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember. 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember. 11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember. 12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Jember. 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 14. Kecamatan adalah bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Camat. 15. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas : a. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; c. Efisiensi; d. Efektivitas; e. Pembagian Habis Tugas; f. Rentang Kendali; g. Tata Kerja Yang Jelas; dan h. Fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Pasal 4

Koreksi

Susunan Perangkat Daerah meliputi : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas merupakan Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; e. Badan merupakan Badan tipe A; dan f. Kecamatan merupakan Kecamatan tipe A.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari : a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang; d. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; e. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; f. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; m. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; n. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; o. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang. (2) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari : a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; b. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, urusan pemerintahan bidang Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; e. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang; f. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. (3) Dinas tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Pasal 7

Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari : 1. Kecamatan Kaliwates ; 2. Kecamatan Patrang; 3. Kecamatan Sumbersari ; 4. Kecamatan Gumukmas; 5. Kecamatan Umbulsari ; 6. Kecamatan Tanggul; 7. Kecamatan Semboro; 8. Kecamatan Puger; 9. Kecamatan Bangsalsari; 10. Kecamatan Balung; 11. Kecamatan Wuluhan; 12. Kecamatan Ambulu; 13. Kecamatan Rambipuji; 14. Kecamatan Panti; 15. Kecamatan Sukorambi; 16. Kecamatan Jenggawah; 17. Kecamatan Ajung; 18. Kecamatan Tempurejo; 19. Kecamatan Jombang; 20. Kecamatan Kencong ; 21. Kecamatan Sumberbaru; 22. Kecamatan Arjasa; 23. Kecamatan Mumbulsari; 24. Kecamatan Pakusari; 25. Kecamatan Jelbuk ; 26. Kecamatan Mayang ; 27. Kecamatan Kalisat; 28. Kecamatan Ledokombo; 29. Kecamatan Sukowono; 30. Kecamatan Silo; dan 31. Kecamatan Sumberjambe.

Pasal 8

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 11

Koreksi

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT di Bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan. (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan nonformal.

Pasal 12

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

Pasal 14

Koreksi

Jabatan Perangkat Daerah diisi oleh pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru diundangkan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri. (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Bencana.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat perangkat daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), kecuali ketentuan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6) kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 24 November 2016 BUPATI JEMBER, ttd F A I D A Diundangkan di Jember pada tanggal 25 November 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 392-3/2016 Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20