Koreksi Pasal 12

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.