PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Jamaah Haji

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi jawa Timur. 2. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Bupati adalah Bupati Blitar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta organisasi perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya. 8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. 9. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Blitar. 10. Transportasi Jemaah Haji Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji di Daerah. 11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi. 12. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi. 13. Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi, dan organisasi perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjut disingkat TPHD adalah petugasDaerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum. 15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 16. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji yang terdiri atas TPHD dan TKHD. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB III

PELAYANAN JEMAAH HAJI

Pasal 4

Koreksi

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pelayanan Jemaah Haji berkoordinasi dengan: a. Gubernur; b. Kemeterian Agama; dan/atau c. kementerian/instansi terkait.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji. (2) Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembentukan PPIHD; b. pengangkatan Petugas Haji Daerah; dan c. pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah.

Pasal 6

(1) Bupati membentuk PPIHD yang terdiri atas unsur: a. Kementerian Agama; b. kementerian/instansi terkait; dan c. organisasi perangkat Daerah terkait. (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji di Daerah; b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Petugas Haji Daerah. (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. TPHD; dan b. TKHD. (3) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal. (2) Jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah paling sedikit terdiri atas: a. pelayanan transportasi berupa bus dari daerah asal ke Embarkasi; b. pelayanan transportasi berupa bus dari debarkasi ke daerah asal; c. pelayanan bagasi; d. Fasilitasi seragam yang beridentitas daerah; e. pelayanan konsumsi; dan f. pelayanan operasional lainnya. (3) Pelayanan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas: a. upacara pelepasan dan penyambutan; b. perjalanan, operasional dan akomodasi PPIHD, TPHD, dan TKHD; c. pelayanan kesehatan; dan d. pelayanan keamanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan Transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Jamaah Haji

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11