Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara bergelombang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengidentifikasi Desa berdasarkan waktu habis masa jabatan Kepala Desa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari, tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diatur dengan Keputusan Bupati. 3. Ketentuan ayat (1) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) disisipkan 1 huruf baru yaitu huruf fa dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; c. MENETAPKAN jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; fa. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2a)Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi yang membidangi pemerintahan Desa terdiri dari unsur pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 4. Ketentuan huruf f Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai barikut:

Pasal 28

Koreksi

Warga Negara Republik INDONESIA yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; f. dihapus; g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. berbadan sehat; k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; l. tidak terlibat narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya; m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila; n. bagi Calon Kepala Desa petahana tidak mempunyai tunggakan pertanggungjawaban administrasi yang berkaitan dengan keuangan Desa; dan o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, dan ditambahakan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi:

Pasal 53

Koreksi

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari. (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) hari sejak penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Koreksi

(1) Jadwal Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan daengan memperhatikan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3). (1a) Setelah jadwal Kampanye berakhir dilaksanakan masa tenang. (2) Masa tenang sebagaiama dimaksud pada ayat (1a) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Saura (3) Pada masa tenang sebagaimana pada ayat (2) Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun. 7. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Koreksi

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil. (1a) Pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya berdomisili di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. (2) Anggota Panitia Pemilihan melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (2a) Anggota Panitia Pemilihan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DPTT-PKD. (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika surat suara masih tersedia. 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 120 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai baerikut:

Pasal 120

Koreksi

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 9. Ketentuan Pasal 121 dihapus. 10. Ketentuan Pasal 122 dihapus. 11. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Koreksi

Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan: a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 12. Ketentuan Pasal 149 dihapus 13. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150, disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 149A, Pasal 149B, Pasal 149C, Pasal 149D, dan Pasal 149E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149A

Koreksi

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masajabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 149B

Koreksi

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu. (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa. (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 149C

Koreksi

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; b. tingkat pendidikan; dan/atau c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari. (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 149D

Koreksi

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa; d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun. (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 149E

Koreksi

(1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati. (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati. (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelantikan/Pengambilan Sumpah Kepala Desa dapat ditugaskan kepada pejabat Pemerintah Daerah yang dihunjuk oleh Bupati. 14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Koreksi

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan kepada APBDesa. 15. Diantara nomor urut 5. Model DPTb1-PKD dan nomor urut 6. Model P-PKD disisipkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 5a. Model DPTT –PKD dan merubah nomor urut 17. Model SH.PS-PKD pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 16 Mei 2018 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 16 Mei 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/35/2018) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA. 1. Model DP-PKD Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa 2. Model DPS-PKD Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa 3. Model DPT-PKD Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa 4. Model DPTb-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa 5. Model DPTb1-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa 5a. Model DPTT –PKD Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar 6. Model P-PKD Surat Pencalonan Pemilihan Kepala Desa 7. Model SP-PKD Surat Pernyataan Calon Pemilihan Kepala Desa 8. Model DRH-PKD Daftar Riwayat Hidup Calon Pemilihan Kepala Desa 9. Model NVM-PKD Surat Penyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa RPJPM-Des Pemilihan Kepala Desa 10. Model BA.HPA-PKD Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa. 11. Model BA.PPA-PKD Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa. 12. Model TT.PC-PKD Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa 13. Model BA.PP-PKD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa. 14. Model SPP-PKD Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa. 15. Model SU-PKD Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa 16. Model HR.PS-PKD Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa. 17. Model SH.PS-PKD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa. 18. Model HP.PS-PKD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa. 19. Model CKH-PKD Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa. 20. Model BA.PCT-PKD Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa. 21. Model BA.RHPS-PKD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa. Bentuk Formulir sebagaimana dibawah ini : 5a. DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ... OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN : ………………… KECAMATAN : ………………… DESA : ………………… JUMLAH DPTT : ………………… Ditetapkan di……………, Tanggal, ………..,………………,…………. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua (………………………….) NO NAMA NOMOR KTP(NIK)/KK/IDENTITAS LAINNYA TANGGAL KTP(NIK)/KK/IDENTITAS LAINNYA TANGGAL LAHIR STATUS PERKAWINAN B/S/P JENIS KELAMIN L/P Keterangan 1. 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Model DPTT-PKD 17. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa ................... Kecamatan : ............................ Kabupaten : Asahan I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH NO URAIAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 2 3 5 5 A DATA PEMILIH 1. Pemilih terdaftar dalam DPT-PKD 2 Pemilih terdaftar dalam DPTb1-PKD 3.Pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Identitas Lainnya 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) B PENGGUNA HAK PILIH 1.Pengguna hak pilih dalam DPT-PKD 2 Pengguna hak pilih dalam DPTb1-PKD 3.Pengguna hak pilih dengan menunjukkan KTP, KK, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA No URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% 2 Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos 3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4 Jumlah surat suara yang digunakan III.DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH No URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 Jumlah suara sah seluruh Calon 2 Jumlah suara tidak sah 3 Jumlah suara sah dan tidak sah IV.DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT No URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat 2 Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 1.......................... tt ............... 8.......................... tt ................ 15.........................tt .................... 2.......................... tt ............... 9.......................... tt ................ 16.........................t t .................... 3.......................... tt ............... 10.......................... tt ................ 17.........................tt .............. ...... 4.......................... tt ............... 11.......................... tt ................ 18.........................tt .................... 5.......................... tt ............... 12.......................... tt ................ 19.........................tt .................... 6.......................... tt ............... 13.......................... tt ................ 7.......................... tt ............... 14.......................... tt ................ SAKSI CALON 1................................ tt .................... 4................................ tt .................... 2................................ tt .................... 5................................ tt .................... 3................................ tt .................... BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG MODEL SH.PS-PKD

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANGTATA CARA PEMILIHANKEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 28

Pasal 53

Pasal 65

Pasal 102

Pasal 120

Pasal 124

Pasal 149A

Pasal 149B

Pasal 149C

Pasal 149D

Pasal 149E

Pasal 152

Pasal II