PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

MAA Kecamatan, MAA Kemukiman dan MAA Gampong dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Koreksi

Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari: a. Majelis Pemangku Adat; dan b. Pengurus MM Kabupaten.

Pasal 9

Koreksi

Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari: a. Wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat; dan d. Tokoh Adat mewakili kecamatan-kecamatan.

Pasal 10

(1} Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari : a. Ketua 1 orang; b. Wakil Ketua 1 Orang; c. Para Ketua Bidang. (2) Bidang-bidang terdiri dari: a. Bidang Hukum Adat; b. Bidang Adat Istiadat; , ... .:/ ., "'.. --··' c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan; d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Pasal 11

(1) MAA Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2} Wakil Ketua berada dibawah dan bertanggµngjawab kepada Ketua. (3) Bidang-bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang anggota. (5) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten serta Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara. (6) Struktur pengurus MAA Kabupaten terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 12

(1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. ~ (2} Pengurus MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tangg_ung jawab secara profesional dibantu oleh Sekretaris. (3) Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA yang diangkat oleh Bupati dalam jabatan dengan eselon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Susunan MAA Kecamatan, Kemukiman dan Gampong disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kemukiman dan Gampong.

Pasal 14

( 1} Musyawarah MAA Kabupaten diadakan 4 (em pat) tahun sekali. (2) Musyawarah MAA Kabupaten bertugas: a. memilih dan MENETAPKAN Pengurus MAA Ka.bupaten untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali masa bakti berikutnya; b. membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 4 (empat) tahun. (3) Musyawarah MAA Kecamatan diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas: a. memilih dan MENETAPKAN pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembati untuk masa bakti berikutnya; b. menyusun dan membahas rencana kerja MAA Kecamatan. (4) Pergantian antar waktu Pimpinan/ Anggota MAA Kabupaten dilakukan dalam sidang paripuma khusus. (5) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mela!u.i keputusan MAA Kabupaten karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berdomisili di luar Kabupaten; d. alasan-alasan lain yang sah. 'f6} Me·kanisme pcrgantian antar waktu pimpinan dan Anggota MAA Kabupaten diatur dalam Tata Tertib MAA Kabupaten. .,.,, .I .... ., . . : ·~ I (7) Persyaratan untuk menjadi Pimpinan/ Anggota MAA Kabupaten : a. warga negara Republik INDONESIA; b. setia pada Pancasila dan UUD 1945; c. bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa; d. sehatjasmani dan rohani; e. mempunyai integritas diri dan akhlak mulia; f. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun; g. berdomisili tetap dan tinggal di Kabupaten.

Pasal 15

(1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten. (2} Pen.gurus MAA Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan (3) Pengurus MAA Kemukiman dipilih oleh Musyawarah Mukim. (4) Pengurus MAA Gampong dipilih oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 16

(1.l Peserta Musyawarah Besar MAA Kabupaten terdiri: a. Pemangku Adat; b. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten; c. Utusan MAA Kecamatan; dan d. Ahli Adat Aceh Pemangku Lembaga Adat. (2) Peserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari : a. Pengurus dan Anggota MAJ\ Kecamatan; b. Imum Mukim; c. Keuchik Gampong; d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19