PERBAN

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PERBAN Nomor 33-pojk-04-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian. 3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 4. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. 5. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 6. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas. 7. Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek. 8. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi. 9. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 10. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. 11. Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Pihak penerima investasi. 12. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan INDONESIA dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan INDONESIA serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Koreksi

Produk investasi berbentuk KIK terdiri atas : a. Reksa Dana berbentuk KIK; b. KIK-EBA; c. Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK; d. Dana Investasi Multi Aset; e. DINFRA; dan f. produk investasi lain berbentuk KIK yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Koreksi

Laporan keuangan Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian, wajib disusun berdasarkan SAK.

Pasal 4

(1) Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. (2) Produk Investasi KIK dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Produk Investasi KIK memiliki hal sebagai berikut: a. kekuasaan atas Pihak penerima investasi; b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi; dan c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Pihak penerima investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. (3) Dalam hal Produk Investasi KIK merupakan entitas investasi, Produk Investasi KIK wajib tidak mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari Entitas Investasi.

Pasal 5

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK.

Pasal 6

(1) Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK. (2) Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13