PERBAN

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2023 tentang PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL

PERBAN Nomor 26 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. 3. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara adalah perusahaan terbuka yang didirikan dan berkedudukan di INDONESIA yang melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa efek di INDONESIA dan bursa efek di negara lain. 4. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di pasar modal yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan dan bertujuan untuk keterbukaan dan pelindungan investor publik. 5. Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang selanjutnya disebut SAK Internasional adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan INDONESIA yang mengadopsi penuh standar akuntansi pada standar pelaporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standards Accounting Standards) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (the International Accounting Standards Board). 6. Pengguna SAK Internasional adalah Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. 7. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai laporan tahunan Emiten atau perusahaan publik.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Koreksi

Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri atas: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan efek untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang merupakan perusahaan efek; dan b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang bukan merupakan perusahaan efek.

Pasal 3

Laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib disusun berdasarkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara dapat memilih menerapkan SAK Internasional sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara memilih menerapkan SAK Internasional, penyusunan laporan keuangan Pengguna SAK Internasional dikecualikan dari ketentuan Pasal 3.

Pasal 5

Pengguna SAK Internasional dilarang menyusun laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Penerapan SAK Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) bagi Pengguna SAK Internasional, berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 7

(1) Pengguna SAK Internasional wajib mengungkapkan informasi penerapan SAK Internasional pada Laporan Tahunan. (2) Pengungkapan informasi penerapan SAK Internasional pada Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. bagan alur struktur penyusunan laporan keuangan berbasis SAK Internasional; b. direksi atau pegawai dengan pengetahuan yang cukup tentang SAK Internasional yang memuat paling sedikit informasi: 1. nama direksi/pegawai; 2. jabatan; 3. nama pelatihan/sertifikasi; 4. waktu pelaksanaan pelatihan/sertifikasi; dan 5. badan/lembaga penyelenggara pelatihan/ sertifikasi. c. upaya khusus yang dilakukan Pengguna SAK Internasional untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAK Internasional; d. kriteria yang diwajibkan oleh otoritas negara lain untuk dipenuhi dalam rangka penyampaian laporan keuangan berbasis standar internasional, dalam hal terdapat kriteria yang diwajibkan oleh otoritas negara lain; dan e. pernyataan pemenuhan kriteria untuk memenuhi ketentuan dalam huruf d.

Pasal 8

(1) Pengguna SAK Internasional wajib menerapkan SAK Internasional secara konsisten sampai Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara. (2) Pengguna SAK Internasional yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara wajib tetap menerapkan SAK Internasional pada periode pelaporan yang sama saat Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara. (3) Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang telah memilih SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara, wajib menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada periode pelaporan setelah periode saat Perusahaan Terbuka tersebut tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara. (4) Perusahaan Terbuka yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengungkapkan: a. dampak perubahan kebijakan akuntansi, sesuai Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara dalam laporan keuangan tahunan; dan b. pernyataan bahwa tidak lagi menerapkan SAK Internasional dan kembali menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya, dalam laporan tahunan.

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2023 tentang PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12