Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5809) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 10

Koreksi

(1) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: a. kas dan setara kas; b. penempatan pada Bank INDONESIA; c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum, yang memenuhi persyaratan: 1. dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif; 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank INDONESIA dalam Rupiah; e. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank INDONESIA dalam valuta asing, paling tinggi sebesar kebutuhan Net Cash Outflow dalam valuta asing dimaksud; dan f. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang: 1. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan 2. paling tinggi sebesar kebutuhan Net Cash Outflow pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud. (2) Untuk pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut). 4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan penjelasan Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi: a. efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan: 1. tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor; 2. aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor; 3. memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui; 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; 6. aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal; 7. agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong full recourse dengan rata-rata rasio nilai kredit pada portofolio terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) pada saat penerbitan efek beragun aset berupa rumah tinggal; dan 8. sekuritisasi harus bersifat risk retention; b. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik yang memenuhi persyaratan: 1. dikenakan bobot risiko 50% (lima puluh persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif; 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk commercial paper, yang memenuhi persyaratan: 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; 2. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of default yang setara dengan peringkat kredit paling rendah BBB-; 3. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan 4. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; d. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan: 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; 2. terdaftar di bursa yang diakui; 3. denominasi Rupiah; 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 40% (empat puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. (2) Untuk pemenuhan LCR, HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (haircut): a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk: 1. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; 2. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan 3. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. 5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang diperhitungkan dalam LCR yaitu: a. Simpanan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; b. Simpanan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya penalti yang signifikan; dan c. Simpanan yang sedang dijaminkan kepada Bank terkait dengan fasilitas kredit atau pinjaman, kecuali jika fasilitas kredit atau pinjaman yang diberikan: 1. memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan 2. terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa Simpanan tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu fasilitas kredit atau pinjaman berakhir. 6. Ketentuan Pasal 51 diubah dan penjelasan Pasal 51 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Koreksi

(1) Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu. (2) Selain pemantauan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. (3) Metode penyusunan dan penyampaian ILAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 7. Ketentuan Pasal 52 diubah dan penjelasan Pasal 52 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Koreksi

Bank wajib melakukan: a. perhitungan LCR secara harian; b. perhitungan dan pelaporan LCR secara bulanan; dan c. perhitungan dan pelaporan LCR secara triwulanan, baik individual maupun konsolidasi. 8. Ketentuan Pasal 53 diubah dan penjelasan Pasal 53 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Koreksi

(1) Kewajiban perhitungan LCR harian bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, pertama kali dilakukan untuk posisi 1 Desember 2024. (2) Hasil perhitungan LCR harian menjadi dasar perhitungan LCR dalam pelaporan bulanan dan triwulanan. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan perhitungan LCR harian jika diperlukan. 9. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Koreksi

(1) Kewajiban pelaporan LCR bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing, pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2024 untuk: a. penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b; dan b. publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan melalui situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a. (2) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan LCR bulanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi perhitungan dan nilai LCR dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. 10. Ketentuan Pasal 60 diubah dan penjelasan Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Koreksi

Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, kelompok bank berdasarkan modal inti 4, atau bank asing kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing sebelum posisi Desember 2024, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Koreksi

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 47, Pasal 51 ayat (1), ayat (2), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 57 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), Pasal 60, Pasal 61 ayat (3) dan/atau Pasal 62, dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; e. larangan pembukaan jaringan kantor; f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau g. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2024 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) BAGI BANK UMUM

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 59A

Pasal 60

Pasal 63

Pasal II