Pasal 16C
(1) Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(2) Dalam hal upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, permintaan banding diajukan secara langsung.
(3) Panitera pengadilan pengaju membuat akta permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Akta permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah ke SIP.
(5) Dalam hal terdakwa diadili secara in absentia, terdakwa/Penasihat Hukum tidak dapat mengajukan permohonan banding secara elektronik.
(6) Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.