PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Kustodian

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Kustodian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 997) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) BP Tapera menunjuk Bank Kustodian yang terdiri atas: a. 1 (satu) bank umum yang melaksanakan prinsip konvensional; dan b. 1 (satu) bank umum yang melaksanakan prinsip syariah. (2) Penunjukan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendapatkan Bank Kustodian yang melaksanakan fungsi pencatatan, penyimpanan, serta layanan administrasi atas: a. Dana Tapera yang bersumber dari Simpanan peserta Tapera; b. Dana Tapera yang bersumber selain dari Simpanan peserta Tapera; dan c. Aset BP Tapera. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Peserta pemilihan Bank Kustodian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki fungsi sub-registry berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA; b. merupakan badan usaha milik negara atau yang terafiliasi karena penyertaan modal pemerintah Republik INDONESIA; c. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 5 (lima) tahun; d. memiliki karyawan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan layanan Bank Kustodian secara rata-rata 3 (tiga) tahun; e. memiliki sistem aplikasi operasional yang terhubung dengan sistem milik PT Kustodian Sentral Efek INDONESIA serta sistem milik Bank INDONESIA; f. memiliki sistem operasional sebagai penghubung antara aplikasi mitra dengan sistem aplikasi operasional BP Tapera serta didukung sistem pengelolaan kas bank terintegrasi dengan Bank INDONESIA dan unit operasional tersendiri; g. memiliki kapasitas sistem penyimpanan Unit Penyertaan maupun sistem registry yang memenuhi kebutuhan saat ini maupun pertumbuhannya, baik jumlah investor maupun volume transaksi; h. memiliki pengalaman mengelola dana investor ritel maupun institusi melalui kontrak investasi kolektif bersama dengan manajer investasi; i. memiliki kapasitas melaksanakan fungsi dan sistem operasi akuntansi dana untuk perhitungan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan harga Unit Penyertaan; j. memiliki fungsi transfer agency/unit registry yang memenuhi kebutuhan jumlah investor sehingga dapat melakukan perhitungan dan pencatatan Unit Penyertaan investor; k. memiliki perencanaan kelangsungan bisnis maupun tempat untuk menempatkan sistem, aplikasi, atau data cadangan dalam mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan dan dilakukan pengujian secara berkala; dan l. mampu menjalankan kewajiban sebagai Bank Kustodian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tabungan perumahan rakyat. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta pemilihan Bank Kustodian yang melaksanakan prinsip syariah harus memiliki sertifikasi syariah dari lembaga yang berwenang. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Kustodian

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal II