PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa

PERBAN Nomor 7 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan. 2. Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan barang, jasa, sistem, proses, atau personal. 3. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang menyatakan bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Persyaratan Acuan. 5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 6. Transfer Sertifikasi adalah pengalihan Sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu lembaga Sertifikasi produk penerbit Sertifikat kepada lembaga Sertifikasi produk penerima Sertifikat. 7. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 8. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 11. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

BAB III

PROSEDUR ADMINISTRATIF

Pasal 5

Koreksi

Prosedur administratif berisi ketentuan: a. pengajuan Sertifikasi yang meliputi: 1. permohonan Sertifikasi; dan 2. kelengkapan permohonan Sertifikasi. b. seleksi yang meliputi: 1. tinjauan permohonan Sertifikasi; 2. penandatanganan perjanjian Sertifikasi; dan 3. penyusunan rencana evaluasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui: a. penyusunan format permohonan Sertifikasi oleh LSPro yang berisi seluruh informasi pemohon, informasi jasa, dan informasi proses penyediaan jasa, untuk diisi oleh Pelaku Usaha; dan b. pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengajukan permohonan Sertifikasi sesuai dengan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tinjauan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, LSPro harus memastikan: a. informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah lengkap dan memenuhi persyaratan; b. kemampuan untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan c. dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

Pasal 9

(1) Penandatanganan perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, dilakukan setelah: a. permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan; dan b. pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro. (2) Perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.

Pasal 10

(1) LSPro menyusun rencana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan Sertifikasi. (2) Rencana evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas tujuan, waktu, lingkup Sertifikasi, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda yang mencakup: a. inspeksi terhadap proses penyediaan jasa; b. inspeksi terhadap hasil penyediaan jasa; c. audit sistem manajemen pemberian jasa; dan d. pengujian terhadap hasil pemberian jasa dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian. (3) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian jasa yang disediakan oleh pelaku usaha sesuai lingkup jasa yang diajukan untuk disertifikasi; (4) Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi: a. pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik, dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011; b. pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro; c. pemahaman mengenai standar sistem manajemen yang relevan; d. pengetahuan mengenai SNI jasa yang diajukan untuk Sertifikasi; e. pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor bisnis jasa yang diajukan untuk Sertifikasi; f. pengetahuan mengenai proses penyediaan jasa sesuai dengan lingkup SNI; dan g. pengetahuan mengenai peraturan perundang- undangan terkait jasa yang diajukan untuk sertifikasi.

Pasal 11

Dalam hal pemohon Sertifikasi merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sertifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dengan metode: 1. luring; atau 2. daring. b. dilakukan oleh auditor atau tim audit dengan waktu yang digunakan: 1. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari.

BAB IV

JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 12

Koreksi

Jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk jasa dilakukan dengan tahapan: a. determinasi; b. tinjauan; dan c. penetapan.

Pasal 13

Koreksi

Determinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 14

(1) LSPro melakukan evaluasi tahap 1 (satu) untuk memastikan dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal hasil evaluasi LSPro menyatakan pemenuhan terhadap kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro dapat melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2 (dua). (3) Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya. (5) Dalam hal pemohon dapat menyelesaikan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 15

Pasal 16

(1) Tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan tahap determinasi. (2) Tinjauan harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses determinasi. (3) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk jasa yang diajukan Sertifikasi termasuk rekomendasi tipe/jenis/klasifikasi/golongan/kategori jasa dalam hal sesuai.

Pasal 17

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi; atau b. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan. (3) Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi. (4) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penerbitan Sertifikat kesesuaian; b. penundaan penerbitan Sertifikat Kesesuaian; atau c. tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.

Pasal 18

(1) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak diterbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dan huruf c, LSPro harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya. (2) Dalam hal terdapat penundaan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan kepada LSPro untuk melanjutkan proses Sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan. (3) Proses Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan mulai dari evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 19

(1) Dalam hal tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c pemohon dapat mengajukan permohonan kembali kepada LSPro. (2) Terhadap pemohon yang mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

BAB XIII

TRANSFER SERTIFIKASI

Pasal 30

Koreksi

(1) Transfer Sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan Sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPro penerbit kepada LSPro penerima. (2) Transfer Sertifikasi dapat dilakukan dalam hal: a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit. (3) Untuk memudahkan pelaksanaan Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSPro penerbit berkoordinasi dengan LSPro penerima. (4) Dalam hal Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit. (5) Untuk mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi, pemohon paling sedikit melengkapi dokumen: a. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau salinannya yang masih berlaku; dan b. hasil audit dari LSPro penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang, dan/atau surveilans yang sedang berjalan. (6) Berdasarkan permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LSPro penerima melakukan: a. evaluasi terhadap permohonan Transfer Sertifikasi berkoordinasi dengan LSPro penerbit; dan b. MENETAPKAN keputusan Transfer Sertifikasi. (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit. (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan Transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru. (9) LSPro penerima berkoordinasi dengan LSPro penerbit mengenai keputusan diterima atau ditolaknya Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerbit. (10) Dalam hal permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai Transfer Sertifikasi melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 923); b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1018); c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1310); d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 164); dan e. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Jasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2024 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ Ѽ KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Kelengkapan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit berupa: a. informasi pemohon, yang terdiri atas: 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi; 2. dokumen legalitas operasional jasa dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. bukti kepemilikan merek jasa atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal pemohon memegang hak berdasarkan hukum terhadap jasa dan merek jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, dalam hal sesuai; 4. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA dalam hal pemohon yang berkedudukan di wilayan merupakan pemegang hak berdasarkan hukum terhadap jasa dan merek jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, dalam hal sesuai; dan 5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi; b. informasi jasa, yang terdiri atas: 1. nama dan alamat penyediaan jasa; 2. tipe/jenis/klasifikasi/golongan/kategori jasa; 3. rancangan jasa; 4. nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai Persyaratan Acuan; 5. foto tempat penyediaan jasa; 6. profil usaha; dan 7. laporan hasil pengujian terhadap hasil pemberian jasa, dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian; dan c. informasi proses penyediaan jasa, yang terdiri atas: 1. struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab penyediaan jasa; 2. informasi terkait pengelolaan dan pengendalian mutu penyediaan jasa yang mencakup bukti pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI; 3. dalam hal tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan: a. SNI ISO 9001 atau ISO 9001 atau standar lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN; atau b. ISO 9001, atau standar internasional lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai.

(1) Evaluasi tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) dilaksanakan melalui: a. inspeksi terhadap proses penyediaan jasa; b. inspeksi terhadap hasil penyediaan jasa; c. audit sistem manajemen penyediaan jasa; dan d. pengujian terhadap hasil pemberian jasa dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian. (2) Kegiatan evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi. (3) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada jam operasional atau saat pelaku usaha melakukan proses penyediaan jasa dan/atau melalui simulasi proses penyediaan jasa. (4) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu dengan ruang lingkup yang sesuai berdasarkan: a. SNI ISO 9001 atau ISO 9001 atau standar lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN; atau b. ISO 9001 atau standar internasional lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai. tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen penyediaan jasa. (5) Dalam hal dilakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua) maka: a. pengujian dilakukan oleh laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025; b. penerapan ISO/IEC 17025 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibuktikan melalui akreditasi oleh: 1. KAN; atau 2. Badan akreditasi penandatanganan International Laboratory Accreditation Cooperation/Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement; c. dalam hal belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025; dan d. dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, LSPro: 1. melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan 2. memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian (6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. (7) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

BAB XIV

Pasal 31

BAB XV

Pasal 32

BAB XVI

Pasal 33

Pasal 34