PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

PERBAN Nomor 9 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keenam

A Cuti Besar

Pasal 21A

Cuti Besardiberikan kepada Pegawai BPKH yang telah memenuhi masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus. 15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

BAB Ketujuh

Fasilitas Kesehatan

Pasal 34

Koreksi

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 juga diberikan kepada: a. 1 (satu) orang istri/suami; dan b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah, dan/atau belum bekerja, yang sah secara hukum dan peraturan perundang- undangan, serta terdaftar pada BPKH. (2) Mekanisme pemberian fasilitas kesehatan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana. 20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) BPKH memberikan bantuan suka cita maupun bantuan duka cita kepada Pegawai BPKH yang mengalami peristiwa tertentu. (2) BPKH memberikan bantuan kepada Pegawai BPKH yang bertujuan untuk: a. memberikan perhatian atas kejadian atau peristiwa tertentu; dan b. mewujudkan kepedulian sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman dalam bekerja dan meningkatkan loyalitas. (3) BPKH memberikan bantuansuka cita atau duka cita dalam hal: a. Pegawai BPKH meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; b. keluarga Pegawai BPKH meninggal dunia yang merupakan pasangan dan anak kandung paling banyak 3 (tiga) orang; c. orangtua atau mertua Pegawai BPKH meninggal dunia; d. bencana alam yang dialami Pegawai BPKH; e. pernikahan Pegawai BPKH yang pertama kali selama di BPKH; dan/atau f. kelahiran 3 (tiga) anak kandung Pegawai BPKH. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana. 21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd. ANGGITO ABIMANYU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

(1) Pegawai BPKH dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan disiplin dalam lingkungan BPKH. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. tidak mematuhi aturan terkait jam kerja kantor; b. absen dari kantor selama 2 (dua) hari berturut- turut tanpa menyampaikan surat keterangan dokter; c. menghambat atau memperlambat penyelesaian pekerjaan dengan cara apapun; d. menerima tamu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja BPKH tanpa seizin Atasan Langsung; e. meninggalkan lokasi penugasan pada jam kerja tanpa izin Atasan Langsung; f. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi pada jam kerja; g. mengalihkan tugas serta tanggung jawabnya kepada Pegawai BPKH lain tanpa persetujuan Atasan Langsung; h. membawa, mengambil, meminjam ataumemindahkan peralatan milik BPKH yang dapat merugikan BPKH; i. mendatangi tempat tertentu yang dapatmerusak citra BPKH; dan/atau j. ketentuan mengenai disiplin Pegawai BPKH. (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. melanggar pakta integritas; b. melanggar kode etik; c. melanggar tata kelola yang baik; d. mencemarkan nama baik anggota Badan PelaksanaBPKH, Dewan Pengawas BPKH, Atasan Langsung, dan/atau rekan kerja; e. membawa senjata api maupun senjata tajam dalamlingkungan tempat kerja; f. merangkap jabatan pada jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau g. melakukan perbuatan lainnya yang diancam pidanapenjara 2 (dua) tahun atau lebih. (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah berkekuatan hukum tetap. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan/atau tindakan pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana. 22. Pasal 44 dihapus. 23. Pasal 45 dihapus. 24. Pasal 46 dihapus. 25. Pasal 51 dihapus. 26. Pasal 52 dihapus.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

BAB Keenam

Pasal 21A

Pasal 28

BAB Keenam

Pasal 21A

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 31

BAB Ketujuh

Pasal 34

Pasal 37

Pasal 42

Pasal II