PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 2. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 3. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 4. Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan regulasi. 5. Direktur adalah direktur yang menyelenggarakan fungsi analisis dan Penyelarasan hukum nasional terhadap nilai dasar Pancasila. 6. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. 7. Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang- undangan sehingga menjadi peraturan perundang- undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

BAB II

TATA CARA PENYELARASAN

Pasal 4

Koreksi

Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala menugaskan Deputi untuk melakukan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi membentuk Tim Penyelarasan untuk ditetapkan oleh Kepala dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas 2 (dua) kelompok, meliputi: a. Tim Penyelarasan I (TP I) meliputi bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat; dan b. Tim Penyelarasan II (TP II) meliputi bidang perekonomian, moneter, jasa keuangan, bumn, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional dan fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, pertanian, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi. (2) Keanggotaan Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. BPIP; dan b. kelompok kerja perancang peraturan perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (3) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dan/atau tertulis yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kedeputian Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi. (4) Mekanisme dan pembagian tugas tim Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 7

Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas: a. melakukan analisis dengan tolok ukur materi Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah; b. merumuskan kesimpulan berupa: 1) rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah selaras dengan nilai dasar Pancasila; atau 2) rancanganperaturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila. c. merumuskan rekomendasi penyesuaian materi muatan dalam hal rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila; dan d. menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Deputi.

Pasal 8

(1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan dari kelompok kerja perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat, media elektronik, dan/atau media komunikasi lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELARASAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang- undangan yang dibentuk di daerah. (2) Dalam rangka penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelarasan dapat melibatkan: a. kementerian atau lembaga; b. perguruan tinggi; dan/atau c. ahli atau pakar di bidang terkait.

Pasal 10

(1) Pengambilan kesimpulan hasil Penyelarasan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal pengambilan kesimpulan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, kesimpulan hasil Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi dan/atau Direktur. (3) Dalam hal Direktur dan/atau Deputi belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan/atau Wakil Kepala MENETAPKAN kesimpulan hasil Penyelarasan. (4) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan Pengarah MENETAPKAN kesimpulan hasil Penyelarasan.

Pasal 11

(1) Deputi menerbitkan keterangan tertulis yang menyatakan: a. materi muatan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah selaras dengan nilai dasar Pancasila; atau b. materi muatan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila. (2) Dalam hal materi muatan belum selaras dengan nilai dasar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keterangan tertulis memuat: a. uraian materi muatan yang belum selaras dengan nilai dasar Pancasila; dan b. rekomendasi kepada Pemrakarsa untuk melakukan penyesuaian rumusan materi muatan agar selaras dengan nilai dasar Pancasila. (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Deputi dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala dan Dewan Pengarah sebagai laporan.

Pasal 12

Deputi dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Direktur untuk MENETAPKAN keterangan tertulis.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16