PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 9 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 4. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 5. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BKPM serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara. 9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. 12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan BKPM untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis BKPM dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 17. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. 18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal. 19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 20. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 21. Deputi adalah deputi yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 22. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi. 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Dana Dekonsentrasi diberikan kepada gubernur dengan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Dekonsentrasi yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat penguji tagihan/PPSPM. (3) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a. (6) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA. (7) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara negara tersertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (8) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM. (9) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP provinsi. (10) Pengangkatan pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (11) KPA mengangkat petugas SAI, petugas SIMAK-BMN, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa. (12) DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi. (13) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Pasal 8

(1) Program dan Kegiatan yang dapat dilakukan Dekonsentrasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM. (2) BKPM melaksanakan perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi (3) Perencanaan dan pengganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Deputi. (4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rencana Kegiatan dan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur dan Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

(1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi. (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Deputi setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pasal 10

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk Kegiatan bersifat non fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Pasal 11

(1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas: a. kinerja anggaran, berupa pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; b. kemampuan fiskal daerah, berupa gambaran kemampuan keuangan setiap daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin; c. jumlah proyek penanaman modal, berupa banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, BKPM, atau instansi terkait yang berwenang; d. realisasi penanaman modal, berupa nilai penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di INDONESIA dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan e. geografis, berupa faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat. (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan. (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada setiap wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target proyek per provinsi. (4) Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan target proyek per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BKPM.

BAB Kesatu

Pengelola

Pasal 7

Koreksi

(1) Dana Dekonsentrasi diberikan kepada gubernur dengan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Dekonsentrasi yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat penguji tagihan/PPSPM. (3) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a. (6) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA. (7) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara negara tersertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (8) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM. (9) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP provinsi. (10) Pengangkatan pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (11) KPA mengangkat petugas SAI, petugas SIMAK-BMN, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa. (12) DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi. (13) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

BAB Ketiga

Dana Dekonsentrasi

Pasal 10

Koreksi

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk Kegiatan bersifat non fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Pasal 11

Koreksi

(1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas: a. kinerja anggaran, berupa pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; b. kemampuan fiskal daerah, berupa gambaran kemampuan keuangan setiap daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin; c. jumlah proyek penanaman modal, berupa banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, BKPM, atau instansi terkait yang berwenang; d. realisasi penanaman modal, berupa nilai penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di INDONESIA dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan e. geografis, berupa faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat. (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan. (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada setiap wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target proyek per provinsi. (4) Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan target proyek per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BKPM.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), wajib melakukan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap pelaku usaha, baik yang belum berproduksi komersial maupun yang telah berproduksi komersial. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki hak akses; b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara dalam jaringan (daring) untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui http://lkpmonline.bkpm.go.id; c. menganalisis data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal; d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada Pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek; e. melakukan kegiatan konsolidasi dengan aparatur DPMPTSP kabupaten/kota; dan f. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha. (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh direktur wilayah terkait pada Deputi. (4) Dalam hal daftar proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai dan Dana Dekonsentrasi masih tersedia, DPMPTSP provinsi dapat menyampaikan usulan tambahan daftar proyek penanaman modal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. (5) Usulan tambahan daftar proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada direktur wilayah terkait pada Deputi. (6) Direktur wilayah terkait pada Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan persetujuan/penolakan atas usulan dari DPMPTSP provinsi. (7) Kegiatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara daring atau pertemuan tatap muka.

Pasal 13

(1) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa: a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring; b. hasil review LKPM secara daring yang diteruskan kepada BKPM; dan c. profil pelaku usaha hasil kunjungan ke lokasi proyek. (2) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan. (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk profil pelaku usaha yang dikunjungi. (4) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan. (5) Format profil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

Koreksi

(1) Perangkat Daerah pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja; dan d. laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja. (2) Format laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan beserta dengan profil pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: a. gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan b. Kepala BKPM c.q. Deputi. (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik. (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disampaikan kepada: a. unit akuntansi Deputi; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; dan b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (9) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. (10) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (smart) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan. (11) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pagu anggaran, realisasi penyerapan dana bulan pelaporan, target keluaran, akumulasi realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, progres bulan pelaporan, dan keterangan. (12) Format laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (13) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi e-monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik INDONESIA dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. (14) Format laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi. (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan rincian anggaran; b. kesalahan administrasi; dan/atau c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi PRESIDEN mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah. (3) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) satuan kerja. (4) KPA mengajukan permohonan persetujuan Revisi Anggaran kepada Deputi dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat permohonan usulan revisi; b. matriks semula-menjadi; dan c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah. (5) Format surat permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan matriks semula- menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti dan diverifikasi oleh tim revisi. (7) Tim revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Deputi, Sekretariat Utama, dan Inspektorat. (8) Deputi menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran. (9) Format surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (10) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ KPPN, Kementerian Keuangan setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (11) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB XII

Pasal 22